GRESIK - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (Forkot) Gresik, kembali menggelar aksi di depan kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Manyar, Senin (21/9/2020). Namun, mereka hanya menyampaikan aspirasi, tanpa melakukan audensi dengan pihak managemen.
Massa aksi menolak usulan kawasan ekonomi khusus (KEK) bagi industri di JIIPE. Menurut mereka KEK menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Tapi menguntungkan bagi pemodal.
"Bisa mengurangi pendapatan daerah juga. Kemudian mengancam hak buruh serta lingkungan," kata Koordinator Aksi Farid.
Sementara itu, Community Development Manajemen JIIPE (PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) Mifti Haris menyampaikan, KEK yang disampaikan forkot dimungkinkan ada kesalahpahaman.
Sebab, penentuan KEK itu merupakan kewenangan pemerintah. Pihaknya hanya mengusulkan untuk menarik para investor masuk ke Gresik.
"Proses KEK masih terus berjalanan, tinggal menunggu saja. Kalau misalnya ada yang kurang itu sudah biasa dan kita benahi," jelas Mifti.
Mifti mengaku tidak mengetahui alasan Forkot yang juga menolak adanya Freeport di kawasan JIIPE. Dirinya menyebut bahwa Freeport adalah harapan berbagai pihak lantaran sebagian besar sahamnya milik pemerintah.
"Intinya kami mendukung program pemerintah termasuk adanya smelter," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi