TOBELO - Penggunaan istilah "Asal jangan dia", pada moment Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 saat ini, semakin kuat dikalangan masyarakat bawah alias akar rumput kususnya di Kabupaten Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara.
Selain mengganjal naiknya elektabilitas salah satu kandidat Pasangan Calon (Paslon). Menurut masyarakat setempat jargon politik "Asal jangan dia" ini, muncul ditengah ketidak keseimbangan ekonomi akibat kebijakan Pemerintah daerah akhirnya mempengaruhi ekonomi masyarakat di wilayah itu.
Dugaan tersebut dibuktikan lewat antusiasme sebagian warga dengan komitmen yang tinggi menolak untuk tidak memilih Calon Pasangan Bupati Petahana
Salah satu ibu rumah tangga di wilayah itu, yang tidak mau namanya dipublish mengatakan, pemakaian istilah ini merupakan imbas dari kegagalan pemerintah Daerah selama 4 Tahun dalam mengelola keuangan daerah.
Menurut dia, otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat guna memangkas kesenjangan ekonomi di setiap daerah. namun hal ini berbanding terbalik.
"secara umum Frans Maneri dan Muhlis Tapi Tapi dinilai gagal dalam membangun daerah," pungkasnya
Menyintil soal orasi politik yang di sampaikan disetiap kampanye di sejumlah Desa, dirinya mengatakan, banyak hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
" Sebut saja hak hak Pegawai Negeri Sipil yang belum terealisasi. bahkan pinjaman daerah yang digadang gadang akan melunasi hak hak Kepala desa serta gurupun diabaikan. trus dimana dana APBD Halmahera Utara yang Triliunan,"katanya saat diwawancarai suaraindonesia.co.id pada Rabu (04/11/2020).
Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi memilih pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dari pada mengutamakan kepentingan umum. (SL)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi