Ketua DPD ll Golkar Kaerom: Duduki Jabatan Strategis Harus Memiliki Kualitas

Untuk mendukung kerja dua pimpinan baru dinegeri tapal batas ini tentu diperlukan aparatur atau pejabat yang duduk di OPD atau beberapa jabatan strategis adalah orang-orang yang tepat dalam hal ini memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tupoksinya.

Namun belakangan ini ada sinyalemen bahwa ada pihak-pihak atau oknum yang ingin bermain dan bersaing tidak sehat untuk menduduki beberapa kursi jabatan strategis dilingkungan Pemkab Keerom itu, bahakan oknum tersebut mengakui bisa membantu ASN yang punya keinginan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Keerom, Syahabuddin yang merupakan partai pengusung Piter Gusbager dan Waghfir Kosasih di Pilkada beberapa waktu lalu mengakui sangat sesalkan informasi tersebut jika memang betul terjadi.

Sebagai Wakil Ketua Tim pemenangan Piter Gusbager dan Waghfir Kosasih itu menegaskan bahwa, Partai Golkar bersama anggota tim koalisi yakni Partai PDI-P, Nasdem dan PKB akan tetap komitmen untuk mengawal dan memastikan visi membawa perubahan bagi Keerom bisa diwujudkan dengan baik dimasa kepemimpinan Bupati terpilih saat ini, termasuk dalam mendapatkan aparatur yang baik yang akan membantunya sebagai pejabat di tingkat OPD.

‘’Untuk calon pejabat yang berniat mengisi posisi sebagai pejabat eselon baik itu eselon II dan yang lainnya, saya ingatkan untuk bersaing secara sehat. Jangan sampai menggunakan cara-cara yang tidak baik dan relevan, seperti mau membeli jabatan, menyogok, menyuap atau cara yang tidak benar lainnya,’’ ujar Syahbudin saat dikonfirmasi pada Sabtu, (06/03/2201).

Karena menurut Syahbudin cara seperti itu sudah pasti tidak akan diakomodir oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom saat ini.

Syahabuddin menambahkan, jika ada ASN yang ingin menjadi pejabat atau menduduki posisi pimpinan OPD dan jabatan strategis lainnya, yang paling utama adalah harus menunjukkan kapasitas dan kemampuannya.

‘’Jika ingin menjadi kepala dinas atau pimpinan OPD tunjukkan latar belakang dan berikan alasan kepada bupati terpilih untuk memilih saudara, tentunya saudara juga nantinya harus berkompetisi proses lelang jabatn yang ada,’’ ujarnya.

Syahabuddin juga memastikan tidak akan ada makelar atau broker dan lainnya yang gembar-gembor akan memberikan jaminan untuk bisa menduduki posisi jabatan tertantu.

‘’Jadi, soal isu harus bayar berapa ratus juta untuk menduduki sebuah jabatan di Keerom adalah nonsen dan tidak ada seperti itu, kalau ada yang bayar, silakan tanggung resikonya. Dan kalau ada, maka kami akan bawa mereka ke Aparat Penegak Hukum,’’ tegasnya.