SURABAYA - Anggota DPRD provinsi Jatim Erma Susanti menyayangkan upaya pemerintah yang akan melakukan impor beras untuk mencukupi kebutuhan pangan.
Dikatakannya pula, pasokan beras di Jawa Timur dan Jawa Tengah jumlah atau neraca berasnya surplus.
"Produksi beras khususnya di Jatim kan surplus. Dan pasokan beras dari Jatim dan Jateng bisa untuk mensuplai daerah lainnya," katanya.
Lebih lanjut Erma berharap pemerintah khususnya Gubernur Jawa Timur melindungi para petani yang sekarang ini mulai panen raya.
"Saya harap Gubernur jatim memberi perlindungan pada panen para petani, untuk memproteksi para petani maka Gubernur harus menolak kebijakan nasional untuk impor beras," tuturnya.
Sebelumnya, beberapa petani di Jatim merasa keberatan dengan niatan pemerintah untuk membuka keran impor beras sebanyak satu juta ton dianggap mematikan kesejahteraan petani. Sebab, rencana tersebut dilakukan berbarengan dengan masa panen raya.
Selain itu, anjloknya harga gabah saat musim panen seperti sekarang ini justru membuat petani merugi. Karena harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi.
Seperti halnya yang dikeluhkan Nur Hadi (55) seorang petani asal Desa Senori, in mengatakan, aksi Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah ini dinilai sangat tidak bijak dan justru bakal menyengsarakan rakyat. Sebab, hal itu akan mengurangi nilai jual hasil panen yang rendah.
"Desa Senori merupakan kawasan Daulat Pangan dengan luasan 260 hektar, yang setiap tahunnya bisa panen tiga kali dengan rata-rata 6 sampai 10 ton sekali panen. Ini menandakan bahwa kami surplus dari sektor pertanian," terang Hadi kepada suaraindonesia.co.id, Minggu, (14/03/2021) lalu.
Nur Hadi yang juga sebagai Ketua SPI Tuban ini secara tegas menolak adanya kebijakan impor beras. Menurutnya saat ini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan impor.
"Kami petani di Kabupaten Tuban siap mensuplay stok beras jika nanti impor beras ini dihentikan. Karena saya rasa stok pangan, khususnya beras dalam negeri masih sangat memenuhi," ungkapnya.
Dilain tempat, Ketua Pusat Pembenihan Nasional SPI, Kusnan mengungkapkan, bahwa selama ini hasil panen komoditas petani masih jauh diserap oleh pemerintah.
"Kalaupun ada penyerapan hasil panen oleh pemerintah baik itu dari bulog, saya rasa Indonesia tidak perlu lagi impor beras," paparnya.
Kusnan juga menilai, selama tiga tahun terakhir, yakni sejak tahun 2018 hingga 2020 ini tidak ada penyerapan dari Bulog. Para petani justru menjual hasil panennya ke pedagang atau tengkulak.
"Dikawasan daulat pangan ini, kami sudah membentuk Koperasi Petani Indonesia (KPI), dimana koperasi tersebut menyerap hasil panen petani dan melakukan pemasarannya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi