MADIUN - Desas-desus pembangunan jalan Ring Road Timur (RRT) yang semula menuai pro dan kontra nampak menemui titik terang. Pun di awali dengan panandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) kerja sama antar dua wilayah Pemerintah Kota dan Kabupaten Madiun di Kantor Bakorwil I Madiun, Senin (29/3/2021).
Dalam sambutannya Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, bahwa pembangunan ini tak lain sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan ekonomi yang mana bisa berdampak positif kepada kedua wilayah hingga daerah sekitar.
"Yang jelas dengan keberadaan Ring Road Timur ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
Lebih lanjut Maidi, menegaskan jika MOU yang di tandatangani itu merupakan bentuk sinergitas dua wilayah. Sehingga, tahapan-tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan RRT kedepan hisa berjalan lancar. Di sisi lain, langkah tersebut sengaja dikejar tak lain supaya pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dapat semakin optimal.
"Sinergitas itu perlu dilakukan. Ini sebagai wujud kerjasama ya g akan menyelesaikan pembangunan wilayah Jawa Timur khususnya bagian barat," tegasnya.
Sebagai informasi RRT merupakan salah satu proyek strategis nasional yang telah dituangkan didalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80/2019. Sebagai daerah yang masuk dalam rintisan pembangunan kawasan selingkar wilis, Wali Kota mendukung setiap program dari pemerintah pusat. Ia pun mengajak masyarakat ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah tersebut. Apalagi memberikan dampak yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat.
"Ini menjadi tanggungjawab kita bersama, untuk mewujudkan pembangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat," paparnya.
Sementara itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro menyatakan, dengan adanya MoU kerjasama pembangunan daerah ini, diharapkan dapat menguntungkan kedua wilayah dan mensejahterakan masyarakat. Selain mampu mendongkrak perekonomian, adanya RRT diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.
"Kesepakatan kerjasama ini tidak mengalahakan salah satu daerah, namun keduanya harus mendapatkan manfaatnya. Kerjasama ini sebagai payung hukum untuk kita detailkan dalam yang lebih spesifik, " tutupnya. (Sep)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Moh.Sukron |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi