BANYUWANGI- Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Haryanto, menyampaikan jika persoalan tambang di wilayah setempat sangat kompleks.
Terutama, kata dia, tambang ilegal di Banyuwangi kini menyasar lahan-lahan produktif pertanian.
"Seharusnya di lahan-lahan produktif dikurangi, dan juga melihat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nya. Boleh tidak untuk pertambangan," ucap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi ini.
Meski demikian, Michael mengaku jika tambang ilegal yang kian menjamur dan menyasar lahan produktif tidak bisa serta merta ditertibkan. Perlu adanya pertimbangan, karena dampaknya terhadap pembangunan.
Belum lagi mengenai perizinan tambang, lanjut Michael, kini bukan lagi hak dan kewenangan kabupaten, namun sudah diambil provinsi dan pusat. Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak.
"Kalau semua ditutup untuk pertambangan, pembangunannya seperti apa," ucapnya.
Oleh karenanya, Michael memberi masukan kepada Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Banyuwangi, agar secepatnya mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tambang.
"Jadi perlu adanya kebijakan dari daerah. Sebab ini untuk pembangunan, bukan untuk oknum-oknum tertentu. Cuma harus ditata, dibuat aturan, jangan sampai merusak lingkungan hidup. Apalagi lahan produktif," ungkapnya.
Termasuk, kata dia, pembuangan sampah ke bekas galian juga perlu diatur.
"Jadi semua itu harus diatur. Ketika ada penambangan aturannya itu harus ada," pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi