MUKOMUKO- Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko, Sapuan-Wasri memasuki 100 hari. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko M. Ali Saftaini, 100 hari kepemimpinan Sapuan-Wasri belum bisa dijadikan tolak ukur kinerja Pemkab.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini dalam keteranganya di Mukomuko ketika dikonfirmasi Suarainonesia.co.id, pada Senin (7/6/2021).
"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini Pak Sapuan dan Ibuk Wasri, beliau tidak ada menyampaikan program khusus untuk 100 hari kejanya setelah dilantik. Tapi saya sangat sepakat beliau tidak menyampaikan itu. Kalau Seandainya ada program 100 hari, dengan posisi di bulan Februari beliau dilantik, maka itu sulit diselaraskan dengan tahapan perencanaan dan penganggaran di APBD," kata Ali.
Ali mengatakan, setelah 100 hari Sapuan-Wasri menjalani amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko. Pihaknya menilai ada beberapa hal penting yang sudah dilakukan Sapuan-Wasri.
"Secara penilaian kita, ada beberapa hal penting yang sudah dilakun. Baik kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun dengan internal pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bersama, beliau berkeliling dalam rangka mengecek kesiapan SDM atau ASN di masing-masing OPD, ini sangat posif dalam rangka membangun kebersamaan dan kekompakan dalam pemerintahan. Diluar kegiatan tersebut, saya melihat ada dua kegiatan yang fokus beliau, yang pertama terkait penanganan Covid-19. Kemudian beliau juga sangat konsen dalam penyederhanaan birokrasi. Hal yang sangat penting, beliau terus menjalin komunikasi dengan departemen dan kementrian pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Mukomuko. Apa yang dilakukan ini perlu kita apresiasi, dan mudamudahan ini menjadi pintu masuk bagi pembangunan didaerah kita," papar Ali.
Menurut Ali, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Sapuan-Wasri baru sebatas pondasi awal.
"Kalau kita bicara fokus dari kegiatan yang disampaikan dalam visi-misi beliau, ini baru kerangka dan pondasi awal. Belum bisa kita jadikan tolak ukur, karna visi-misi beliau itu harus diterjemahkan melalui Raperda RPJMD, setelah nanti RPJMD disahkan baru beliau bisa menuangkan itu dalan RKPD dan lain-lainnya. Sementara sekarang posisi RPJMD belum disahkan, masih dalam pembahasan dan ini belum terlambat, sesuai dengan rentang waktu yang ada. Secara sistematis nanti, dari mulai tahapan perencanaan sampai penganggaran baru bisa melihat terjemahan visi-misi beliau itu di APBDP, karna APBDP dibahas nanti setelah RPJMD disahkan. Pada saat kita menggarkan APBDP tentu beliau sudah bisa menjadi rujukan dengan RPJMD yang sudah disahkan bersama. Nah, itulah nanti nampak kegiatan-kegiatan yang dulu dijanjikan kepada masyarakat. Karna disitu pintu masuk untuk beliau menggarkan secara langsung," terang ketua DPRD Mukomuko itu.
Ali menyarankan, untuk saat ini lebih konsentrasi penuh dulu ditahapan perencanaan.
"Kalau boleh saya menyarankan, untuk kondisi saat ini, saya menyarankan beliau kosentrasi penuh dulu di tahapan perencanaan, yaitu RPJMD dan RTRW. Sekarang RPJMD dan RTW dibahas berbarengan di DPRD, inilah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Karna kalau RPJMD belum disahkan, tentu payung hukum visi-misi beliau belum ada. Begitupun RTRW kalau belum disahkan tentu kita kesulitan menyelaraskan kegiatan-kegiatan beliau yang sudah dituangkan di RPJMD untuk diselaraskan dengan RTRW. Untuk itu kita besepakat RPJMD dan RTRW kita bahas berbarengan," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Robianto |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi