TRENGGALEK - Paguyuban Masyarakat Peduli Trengggalek (PMPT) bakal menggelar aksi yang lebih besar jika dalam undangan hearing yang ketiga kalinya Sekertaris Daerah (Sekda) kembali tidak hadir.
Tidak hanya itu, jika sebelumnya paguyuban menuntut jawaban atas penggunaan anggaran dari rencana utang kepada TAPD namun belum membuahkan hasil. Nanti paguyuban akan tegas menuntut jawaban atas pembatalan rencana utang oleh Pemkab Trenggalek.
"Kami sangat kecewa atas ketidakhadiran Sekda untuk keduakalinya agar menjelaskan rencana penggunaan utang oleh Pemda," kata ketua koordinator paguyuban Imam Bahruddin, Selasa (22/6/2021).
Imam berharap Sekda akan hadir pada penjadwalan ulang hearing ketiga kalinya yang akan digelar Kamis (24/6/2021) besok. Meskipun hingga saat ini pihaknya masih belum tahu pasti di hari itu sudah dijadwalkan oleh sekretariat DPRD atau belum.
Aksi yang akan terus digelar ini sebagai wujud kekhawatirannya terhadap nasib anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) dalam tiga hingga empat tahun kedepan jika rencana utang itu benar-benar terlaksana.
"APBD mestinya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, jika utang terjadi kami khawatir akan semakin menambah beban APBD," jelas Imam.
Disampaikan Imam, kekhawatiran itu juga dikarenakan pihaknya belum mengetahui kegunaan pengajuan utang tersebut. Apalagi dengan program pemulihan ekonomi dimasa pandemi jangan sampai rencana penggunaan itu asal-asalan.
Maka dari itu, dari beberapa alasan yang telah disampaikan pihaknya akan tetap meminta penjelasan kepada Sekda selaku Ketua TAPD terkait penggunaan anggaran dari dana hasil pinjaman itu.
"Jika besok Sekda kembali tidak hadir, pihaknya akan langsung mengadakan aksi untuk meminta penjelasan dari Bupati," ucap Imam menegaskan.
Imam menuturkan bahwa tidak menutup kemungkinan aksi pengerahan masa tersebut akan dilakukan menuju Pendapa Manggala Praja Nugraha untuk meminta penjelasan langsung dari Bupati.
Pihaknya masih meyakini bahwa, jika segelintir orang yang meminta penjelasan kepads Bupati tentang hal itu kemungkinan besar akan ditolak. Jadi aksi demonstrasi dengan masa yang lebih besar merupakan satu-satunya jalan agar keluhan masyarakat didengar.
"Bisa jadi tuntutan yang dilakukan akan berbalik arah, dari sebelumnya yang hanya meminta pemkab menjelaskan, menjadi menolak pengajuan pinjaman daerah," ujarnya.
Alasan penolakan itu diterangkan Imam bahwa wacana pengajuan pinjaman itu bisa membebani APBD, bahkan seperti yang diketahui bersama besaran pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 lalu.
Apalagi upaya itu akan membebani APBD dengan adanya bunga utang, jika itu terjadi justru akan membebani APBD kedepannya. Beberapa alasan itu menjadi pertimbangan penolakan wacana pengajuan pinjaman daerah.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Pemkab Trenggalek berencana mengajukan pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI).
Hal tersebut berdasarkan surat dari bupati nomor 051.784/1.114/406.028/2021 tertanggal 6 Mei 2021, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Moch. Nur Arifin yang ditujukan kepada DPRD sebagai surat pemberitahuan bahwa Pemkab berencana mengajukan pinjaman daerah melalui program PEN.
Tidak tanggung-tanggung dalam surat pemberitahuan tersebut besaran pinjaman mencapai Rp. 249.666.094.639 dengan jangka waktu pengembalian tiga tahun. Namun pemkab terus melakukan revisi, mengingat kekuatan keuangan daerah saat ini.
Bahkan dari rencana awal pengajuan pinjaman oleh Pemkab sebesar Rp 460 miliar kemudian direvisi menjadi Rp 249 miliar dan terakhir Rp 150 miliar.
Namun kepastian besaran dan penggunaan dana pinjaman masih belum jelas, pasalnya ini masih dalam peninjauan melalui beberapa rapat.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi