SURABAYA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Surabaya menyoroti beberapa permasalahan terkait ketenagakerjaan, di mana Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya belum berjalan secara optimal dalam memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran.
Ketua Fraksi PSI, Tjutjuk Supariono mengatakan, bahwa pelatihan kerja perlu menjadi prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi, mengingat kasus Covid-19 yang sudah melandai di Kota Surabaya.
"Sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 di tahun 2020, seluruh elemen kehidupan masyarakat sangat terdampak, tidak terkecuali pada peningkatan pengangguran terbuka di Surabaya yang melonjak di angka 9,79% pada tahun 2020," kata Tjutjuk, Kamis (23/9/2021).
Merujuk pada nota keuangan P-APBD Kota Surabaya tahun 2021, menurutnya, target dari program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta program penempatan tenaga kerja masih belum maksimal.
"Dalam hal ini, saya menyoroti bahwa peserta pelatihan keterampilan, sertifikasi, maupun magang belum sepenuhnya direkomendasikan kepada perusahaan untuk menjadi tenaga kerja," ungkapnya.
Menurutnya, jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja, targetnya hanya 688 orang dengan anggaran sebesar 4 Milyar.
Kemudian, jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang, targetnya hanya 25 orang dengan anggaran sebanyak 154 juta. Untuk jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi, targetnya hanya 48 orang dengan anggaran sebesar 2,5 Milyar.
Adapun untuk persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan, targetnya hanya 5,20% dengan anggaran sebesar 2,8 Milyar.
"Maka, saya mendorong disnaker agar dapat berperan lebih untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dalam rangka penempatan kerja pasca dilakukannya pelatihan," tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi