BANYUWANGI- Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sampaikan nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 di Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (8/10/2021).
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuwangi itu, dipimpin Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto, didampingi Wakil Ketua Ruliyono. Rapat turut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran. Serta diikuti puluhan anggota dewan dari lintas fraksi.
Dalam sambutannya, Bupati Ipuk menyampaikan, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih berlanjut hingga tahun 2022. Sehingga pemulihan ekonomi tahun 2022 diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat sebelum krisis.
Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi tengah memasang kuda-kuda, upaya pemulihan ekonomi tahun 2022 pihaknya mengusung tema penguatan sektor strategis untuk pemulihan ekonomi berbasis pembangunan pedesaan.
Tema pembangunan tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh prioritas. Meliputi pemulihan ekonomi yang fokus pada sektor pariwisata, UMKM, Pertanian berbasis ketahanan ekonomi desa. Kemudian penguatan kualitas layanan kesehatan yang fokus pada upaya promotif dan preventif.
Selanjutnya, pendidikan untuk mewujudkan SDM unggul dan berkarakter yang berorientasi kebutuhan pasar tenaga kerja. Keempat, membangun infrastruktur penunjang perekonomian dari hulu ke hilir. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
"Serta reformasi manajemen penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Terakhir transformasi layanan publik desa berbasis teknologi informasi," beber Ipuk dihadapan dewan.
Ipuk juga memaparkan, poin penting dalam rancangan KUA PPAS APBD tahun 2022. Secara umum target pendapatan daerah sebesar Rp 2,950 triliun atau turun Rp 85,299 miliar dari APBD 2021 sebesar Rp 3,036 triliun rupiah.
Dengan penyesuaian, PAD mengalami penurunan sebesar Rp 58,491 miliar dari APBD 2021 sebesar Rp 592,741 miliar, menjadi Rp 534,249 miliar pada tahun depan. Pendapatan transfer naik menjadi Rp 2,404 triliun atau naik Rp 95,079 miliar dari APBD 2021 sebesar Rp 2,309 triliun rupiah.
"Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp 121,987 miliar dari APBD 2021 sebesar Rp 133,969 miliar, menjadi Rp 11,982 miliar rupiah," terang Ipuk.
Total belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2,966 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 249,279 miliar rupiah dari belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp 3,216 triliun.
"Jumlah pembiayaan pada APBD tahun 2022 diperkirakan turun sebesar Rp 163,880 miliar dari Rp 179,880 miliar rupiah pada APBD 2021 menjadi Rp 16 miliar pada APBD 2022," tandas Ipuk. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi