TUBAN - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban mencatat ada sebanyak 101 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI-Polri terindikasi menerima bantuan sosial (bansos).
Rincian dari jumlah tersebut, ada 78 PNS, 20 TNI, dan 3 Polri di Tuban yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bansos.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti menegaskan, pihak Dinsos P3A Tuban harus segera mengecek kebenaran tersebut.
Karena Kementerian Sosial (Kemensos) telah membuat kebijakan, bahwa update data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan setiap bulan.
"Untuk itu petugas pendataan diharapkan aktif dalam menginput data perbaikan," kata Tri Astuti, Kamis (9/12/2021).
Selain itu, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditargetkan dalam digitalisasi penyaluran bansos dan afirmasi penargetan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan layanan dasar.
Diketahui kuota Kemensos untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 99.188 dan baru terpenuhi sebesar 88.088. Tri Astuti berharap, kuota bisa terpenuhi mengingat masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bansos tersebut.
Sementara melihat data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Tuban naik setiap tahunnya yakni 2019 sebanyak 170.800 jiwa, 2020 sebanyak 187.130 jiwa, dan 2021 sebanyak 192.580.
'Ini membuktikan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini masyarakat kita sangat terdampak dan kesejahteraan menurun," imbuhnya.
Percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi, lanjut Tri Astuti, menjadi prioritas dan perlu kerjasama semua pihak dalam pembangunan Tuban kedepan.
"Bahwa pembangunan diharapkan juga berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yg berkualitas dan berdaya saing," tegasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi