SURABAYA - Nelayan Surabaya Bersatu menagih kelanjutan program pemberdayaan yang pernah dijanjikan oleh pemerintah kota.
Nelayan menuntut wali kota bisa lebih memperhatikan aktivitas dan kehidupan mereka yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan.
Pembina II Nelayan Surabaya Bersatu, Amrozi Hamidi menyebutkan belum terwujudnya kesejahteraan bagi para nelayan.
"Jumlah nelayan setiap tahun tidak tambah berhasil, tapi malah susut. Ini karena adanya orang-orang tak bertanggungjawab yang melakukan reklamasi," kata Hamidi.
Keluhan para nelayan ini sudah disampaikan ke DPRD Surabaya untuk menggelar rapat hearing bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Mereka ingin tahu alasan mengapa program pemberdayaan nelayan tak kunjung terealisasikan alias mangkrak.
Cukup disayangkan, jadwal rapat hearing mestinya digelar pada Rabu (23/3/2022) kemarin, batal terlaksana karena DKPP tidak menghadiri rapat.
"Padahal para nelayan ingin mendapatkan solusi terkait program pemberdayaan nelayan yang telah dicanangkan Pemkot Surabaya," ujarnya merasa kecewa.
Ia menyampaikan bahwa semakin hari kesejahteraan nelayan dalam mencari ikan menurun drastis.
"Dulu mencari ikan di laut itu gampang, tapi sekarang susah sekali. Bayangkan, para nelayan itu 12 hari melaut, tapi dua sampai tiga bulan libur," terangnya.
Bahkan, ia mengaku telah bertemu wali kota dan menyampaikan langsung problem yang dialami para nelayan begitu terhimpit keadaannya di masa pandemi Covid-19.
"Karena itulah akhirnya ada program pemberdayaan nelayan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan," pungkasnya.
Rapat hearing yang batal digelar akan kembali dijadwalkan ulang dengan mengundang DKPP mencari solusi pemberdayaan nelayan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi