NGAWI - Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Ngawi, membawa dua isu nasional dan daerah.
Dua isu tersebut disampaikan PMII dan diterima langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ngawi Heru Kusnindar, di lantai ll Gedung DPRD pada, Selasa (6/9/2022).
Isu pertama berkaitan dengan penolakan kenaikan BBM kepada pemerintah pusat, dan kedua kesulitan petani ngawi mendapatkan pupuk serta bahan bakar solar melalui syarat tertentu yang dirasa menyulitkan.
"Kebijakan menaikkan harga BBM ini jelas tidak berpihak kepada masyarakat kecil, maka PMII Ngawi meminta kepada presiden untuk mencabut dan membatalkannya," kata Rizalia Setia Putra ketua PMII Ngawi.
Disamping itu menurut Riza, prasyarat di SPBU khususnya petani untuk mendapatkan BBM dirasa sangat menyulitkan, hal ini tidak seimbang dengan program pemerintah Ngawi tentang peningkatan hasil pertanian.
"Pupuk bersubsidi sangat sulit didapat, ditambah BBM harga naik, bahkan ada syarat tertentu bagi petani untuk mendapatkannya. Harus ke desa meminta surat keterangan, itupun di SPBU maksimal bisa beli Rp100 ribu, tidak sebanding dengan yang dibutuhkan petani," ungkapnya.
"Belum lagi dugaan adanya permainan harga gabah yang dilakukan tengkulak-tengkulak. Maka, kami PMII Ngawi meminta kepada pemerintah untuk melakukan penegesan hukum, dan solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi petani," tegas Riza.
Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar pun menerima tuntutan dari mahasiswa PMII. Dikatakan Heru, selain pihaknya akan meneruskan tuntutan itu kepada pemerintah pusat dan daerah, dewan juga akan mengawal.
"Ini bentuk demokrasi yang baik dan perlu dijaga. Sikap kritis dari teman-teman PMII ini harus dihormati, karena mereka sebagai penyeimbang agar negara ini menjadi lebih baik," ucap Heru.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Ari Hermawan |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi