SITUBONDO - Dua panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) menolak rencana tempat tes tulis para calon Kepala Desa (Kades) yang disediakan panitia kabupaten di gedung gedung milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, Jawa Timur.
Dua panitia Pilkades yang menolak tes tulis calon Kades di Surabaya diantaranya Desa Selomukti, Kecamatan Selomukti dan Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan.
Mereka beralasan, tidak mau ditempatkan di Surabaya, karena efisiensi anggaran, keselamatan calon Kades dan kondusifitas para pendukung setelah pelaksanaan tes tulis para calon diumumkan ada yang dinyatakan tidak lolos.
Hal itu salah satunya disampaikan Pengki Sukito Ketua Panitia Pilkades Kilensari, Kecamatan Panarukan, pada media, Jumat (9/9/2022).
Lebih lanjut, Sukito mengatakan, sesuai keputusan dan regulasi yang sudah direncanakan sejak awal pelaksanaan tes tulis bakal calon (Balon) Kades yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022, untuk masalah tempat di Surabaya, itu tidak pernah dibicarakan.
" Setelah memasuki tahapan tes, Panitia Pilkades Kabupaten justru memaksakan rencana penempatan tes di Surabaya ini muncul, dan seolah olah sudah ada keputusan bersama agar pelaksanaan tes bakal calon Kades tempatnya disana," imbuhnya.
Menurut Sukito, kalau tempatnya itu memang dari awal direncanakan, yang jelas sudah ada anggarannya, sementara kebijakan itu tidak dianggarkan.
Sukoto mengatakan, alasan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten juga tidak masuk akal, jika tes tulis itu ditempatkan di Surabaya dengan alasan supaya dalam pelaksanaan tidak ada kecurigaan dan intervensi dari Bupati dan hasilnya juga lebih transparan.
" Padahal BKPSDM Situbondo sudah berpengalaman mengadakan tes CPNS dan PPPK secara elektronik menggunakan sistem Computer Based Training (CBT) dan hasilnya transparan," imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan Edi Mustafa Ketua Pilkades Selomukti, pihaknya merasa keberatan kebijakan tes tulis calon Kades dilaksanakan di Surabaya, karena persoalan efisiensi anggaran, keselamatan, kesehatan dan kondusifitas bagi pendukung masing masing calon yang nantinya tidak lolos tes.
" Kalau cuma masalah perangkat tes yang dijadikan alasan dilaksanakan di Situbondo karena fasilitasnya dianggap kurang memadai, saya sangat tidak setuju," ujarnya.
Menurut Edi, BKPSDM Situbondo sudah berpengalaman dan beberapa kali melaksanakan tes untuk seleksi CPNS dan PPPK secara elektronik, dan semuanya itu berjalan sukses, transparan dan nilainya juga langsung muncul diketahui oleh para peserta.
" Kalau tes tulis bakal calon Kades ini dipaksakan di Surabaya, justru ini yang jadi pertanyaan besar kami sebagai Panitia. Kalau masalah ini bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, " katanya.
Sementara, Kepala BPMD Situbondo, Lutfi Joko, merasa prihatin, jika panitia Pilkades tidak menyetujui terkait tes tulis ditempatkan di Surabaya yang sudah dijadwalkan oleh Panitia Pilkades kabupaten.
" Ini harus ada alasan yang kuat kenapa tidak disetujui, karena sampai hari ini, kami juga belum menerima surat resmi dari Dua Panitia Pilkades tentang isi keberatannya.
Lutfi menjelaskan, dari surat keberatan Dua panitia Pilkades itu nantinya akan dimusyawarahkan dan disampaikan dulu kepada Panitia Pilkades Kabupaten agar dievaluasi bersama.
Kata Lutfi, dari hasil evaluasi tersebut hasilnya akan disampaikan kepada Panitia Pilkades Selomukti dan Desa Kilensari.
" Setelah kami menerima surat keberatan dari dua Panitia Pilkades, baru kita pertimbangkan dan kita bahas bersama dengan Panitia Pilkades di Kabupaten," ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD, Hadi Prianto mengatakan, sampai saat ini Komisi I masih belum menerima surat secara resmi dari Panitia Pilkades Selomukti dan Desa Kilensari.
" Pada prinsipnya, dari hasil rapat kemarin tidak ada penolakan dari Dua panitia Pilkades terkait masalah penempatan tes tulis tersebut," katanya.
Menurut Hadi, Sebenarnya masalah tempat itu menjadi kewenangan Panitia Pilkades kabupaten.
Komisi I mengembalikan lagi ke Panitia Pilkades kabupaten, apakah mereka bisa melaksanakan tes CBT seperti itu, karena masalah ini sudah diserahkan ke panitia Pilkades Kabupaten dan mereka sudah menyiapkan.
Katanya,Komisi I DPRD juga sudah rapat bersama Forkopimda bagaimana proses tes itu nanti berjalan dengan baik dan benar benar transparan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Dikatakannya, prinsip terhadap resiko dan keamanan terkait pelaksanaan tes tulis itu sudah diantisipasi dan telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian Situbondo.
Sebab, kalau melihat simulasi yang sudah dilaksanakan, pihaknya tidak yakin kalau tes tulis Pilkades secara CBT itu bisa dilaksanakan di Kabupaten Situbondo.
Menurutnya, alasan yang pertama karena faktor sistem dan jaringan, yang kedua hasil koordinasikan dengan BKPSDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki CBT, sementara BKPSDM Situbondo ini tidak mempunyai kewenangan akses untuk CBT.
" CBT itu ada simulasinya, dan semua menjadi kewenangan BKPSDM Jawa Timur, "pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi