SUARA INDONESIA

DPRD dan Pemkab Banyuwangi Sayangkan Aksi Anarkis Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM

Muhammad Nurul Yaqin - 17 September 2022 | 19:09 - Dibaca 1.36k kali
Peristiwa Daerah DPRD dan Pemkab Banyuwangi Sayangkan Aksi Anarkis Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM
Pagar kantor Bupati Banyuwangi dirusak peserta aksi tolak kenaikan harga BBM Jumat (16/9/2022) kemarin. (Dok. suaraindonesia.co.id/Muhammad Nurul Yaqin).

BANYUWANGI - Gelombang demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banyuwangi, kembali digelar pada Jumat (16/9/2022) kemarin.

Sayangnya, aksi gabungan mahasiswa yang berlangsung di depan kantor DPRD Banyuwangi dan kantor Bupati Banyuwangi itu, berujung tindakan anarkis.

Peserta aksi merusak sejumlah fasilitas, mulai papan nama DPRD Banyuwangi dan pagar masuk kantor Bupati Banyuwangi.

Aksi mereka kemudian mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara dan Wakil Bupati Banyuwangi H Sugirah.

Keduanya kompak menyebut, sangat menyayangkan aksi pengrusakan sejumlah fasilitas negara yang dilakukan peserta aksi itu. 

“Kami menyayangkan saja, seharusnya aspirasi mereka bisa disampaikan dengan baik dan santun. Permintaan mereka sudah kita tandatangani untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat,” jelas Made, Sabtu (17/9/2022).

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku tidak memahami alur berpikir para demonstran yang tetap melakukan aksi, padahal aspirasi telah disepakati dan dewan pun juga sepakat turut mengawal.

"Tuntutan mereka agar DPRD Banyuwangi menandatangani komitmen bersama menolak harga BBM telah ditandatangani dan diteruskan kepada pemerintah pusat," bebernya.

Hal senada dikatakan Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah. Menurutnya, meski aspirasi mereka disampaikan dengan cara yang baik juga bisa didengar.

"Kalau saya berharap teman-teman menyampaikan aspirasi itu dengan baik dan benar. Toh disampaikan dengan cara yang lebih baik, saya pikir juga bisa," cetusnya.

Sugirah mengatakan, sebagai pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak terkait polemik kenaikan harga BBM. Dikarenakan harus patuh terhadap regulasi yang di pusat. Meski begitu, ia menyebut akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.

"Kami pemerintah daerah juga harus patuh terhadap regulasi yang di pusat. Apa yang disampaikan teman-teman akan kita sampaikan ke pemerintah pusat," pungkasnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Muhammad Nurul Yaqin
Editor : Bahrullah

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya