Mojokerto - Prof Dr KH Asep Syaifuddin Chalim MA berpesan kepada ratusan relawan untuk ikut andil atau berperan serta dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur.
Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah meminta agar dengan tidak memilih calon pemimpin yang punya riwayat terlibat KKN.
Hal itu, disampaikan saat menerima silaturahim ratusan relawan di Guest House (GH) IKHAC, Jalan Tirtowening Bendunganjati, Pacet Mojokerto, Minggu (23/10/2022).
Kiai Asep meminta kepada para relawan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu, untuk ikut dengan tegas menyuarakan kebenaran di seluruh Kabupaten Mojokerto, dengan mencari atau memilih calon pemimpin yang amanah, peduli akan nasib penderitaan rakyatnya, religus, cerdas dan punya wawasan luas dalam mewujdukan kesejahteraan, menjauhi perilaku-perilaku korup, dermawan serta tidak punya riwayat KKN.
Menurut Kiai Asep, calon pemimpin yang dipilih harus bisa mempunyai kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyatnya. Calon pemimpin yang sudah terpilih, tidak boleh mempunyai program korupsi politik.
Misalkan, politik balas jasa kepada penyandang dana maupun para pendukungnya, dengan memberikan proyek proyek pemda, dengan cara memberikan penunjukan langsung maupun memberikan proyek dengan tidak melalui mekanisme pelelangan.
"Pemimpin yang kita inginkan, adalah ikhlas untuk memimpin, pemimpin yang siap untuk bekerja keras demi kemajuan rakyat dan daerah yang dipimpinnya. Terpenting adalah calon pemimpin, harus bisa menjauhi prilaku KORUP yang sudah mulai membudaya.
Nantinya, terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur yang sekaligus menjadi miniaturnya indonesia," jelas Kiai Asep.
Kiai Asep juga menyampaikan, bahwa bila calon pemimpin yang sudah terpilih, tidak boleh menguntungkan pada kepentingan dirinya dan kepentingan teman-temannya atau kroni kroninya. Kalau membuat program, seharusnya program itu dapat bermanfaat baginya dan bisa mewujudkan Kabupaten Mojokerto maju adil makmur.
"Pemimpin tidak boleh melakukan program secara terselubung yang dapat menciptakan penghianatan kepada rakyat. Seorang pemimpin legislatif dan eksekutif harus bisa berorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua rakyatnya. Tidak boleh ada cashback cashback dalam lelang proyek. Mereka harus berikrar untuk berjuang dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat," tegas Kiai Asep.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi