SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony menanggapi rencana kenaikan tarif PDAM dari Rp 600 menjadi Rp 2.600, yang bakal berlaku mulai 2023 mendatang.
Thony menilai kenaikan tarif tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang masih mengalami pemulihan di tengah pandemi.
"Kalau itu diberlakukan, maka ada kenaikan sekitar 400 persen. Sementara pendapatan masyarakat belum naik. Daya beli justru turun. Jadi, kenaikan itu kurang pas menurut saya," kata Thony.
Menurut Politisi Gerindra ini, seharusnya pemerintah kota lebih meningkatkan kualitas pelayanan PDAM, daripada membuat kebijakan kenaikan tarif.
"Lebih baik kita meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan yang jumlahnya sudah besar ini saja dulu. Dengan cara meningkatkan kualitas air distribusinya sampai kepada masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan, seperti di wilayah Surabaya Utara yang masih harus ditingkatkan pelayanan dan kualitas air PDAM.
Padahal, kata Thony, masyarakat banyak yang mengeluh soal aliran air kecil dan keruh saat keluar. "Keluhan masyarakat saat ini, air tidak lancar. Saat keluar airnya butek. Ditambah tarif naik terus," terangnya.
Ia berharap, pemerintah kota mampu mengeluarkan kebijakan yang mana itu tidak memberatkan warga Surabaya.
"Kalau ada kenaikan tarif, gunakanlah untuk meningkatkan kualitas pada pelanggan yang sudah ada, yang jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah pelanggan yang ditargetkan untuk dilayani tadi," tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi