BONDOWOSO - H. Ahmad Dhafir Ketua DPRD Bondowoso meminta Pupuk Indonesia (PI) dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) inten melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian pupuk bersubsidi.
Dhafir menekankan penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2023 ini harus betul betul sampai ke tangan para petani.
"Dengan begitu maka pemerintah betul betul hadir untuk kepentingan masyarakat yang bertani," kata H. Ahmad Dhafir pada media, Rabu (4/01/2022).
Orang Nomor Satu di DPRD Bondowoso itu berharap, PI dan KP3 terus melakukan pengawasan terhadap kontrol harga penyaluran pupuk bersubsidi pada petani.
Hal itu perlu terus dilakukan, agar beban biaya operasional petani tidak terlalu tinggi, tentunya dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan aturan.
Lebih dari itu, kata Ahmad Dhafir, agar petani juga benar-benar menikmati subsidi dari pemerintah. Sehingga para petani benar merasakan pemerintah itu hadir di tengah tengah rakyat saat membutuhkannya.
Dhafir menghimbau, agar Satu Desa didampingi olah satu orang PPL.
"Jangan sampai Satu PPL mendampingi beberapa desa, karena 70 persen masyarakat Bondowoso ini merupakan petani bagaimana kebutuhan petani diprioritaskan," imbuhnya.
Kata Dhafir tugas PPL itu sangat menentukan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi agar tidak terjadi ketimpangan.
"Perekan mempunyai tanggung jawab melakukan edukasi pada petani dan mendampingi melakukan pendataan e-RDKK agar valid, sebagai prasyarat petani mendapatkan jatah pupuk bersubsidi," imbuhnya.
Dia juga mengapresiasi terhadap Pupuk Indonesia (PI) yang sudah mengambil langkah tegas terhadap distributor yang telah melakukan pelanggan.
"Itu gambaran apa yang telah dilakukan oleh Pupuk Indonesia betul betul serius, tidak hanya sebagai produsen, tidak hanya sekedar menjual pupuk, tetapi PI juga ikut mengawasi dan bertanggung jawab bagaimana pupuk bersubsidi ini betul betul dinikmati oleh rakyat," ujarnya.
Dia juga menyampaikan terimakasih atas nama masyarakat Bondowoso telah memberikan tindakan tegas terhadap oknum distributor yang ditengarai melakukan penyimpangan soal Pendistribusian Pupuk Bersubsidi.
"Tentunya langkah yang sudah dilakukan oleh PI mem-blacklist oknum distributor yang diduga bermasalah sudah sesuai denga temuan-temuan mereka di lapangan," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi