SUARA INDONESIA

Ketua APPI Jatim Nilai Penyelundupan Pupuk Bersubsidi Jadi Wujud Cacatnya Regulasi Pemerintah

Wildan Mukhlishah Sy - 20 March 2023 | 08:03 - Dibaca 1.17k kali
Peristiwa Daerah Ketua APPI Jatim Nilai Penyelundupan Pupuk Bersubsidi Jadi Wujud Cacatnya Regulasi Pemerintah
Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro. Foto: Wildan/suaraindonesia.co.id

SUMENEP- Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai, fenomena penyelundupan pupuk bersubsidi yang marak terjadi, merupakan salah satu wujud dari cacatnya regulasi pemerintah dalam hal sektor pertanian. 

Menurutnya, saat ini kebijakan pemerintah terkait pendistribusian pupuk bersubsidi sama sekali tidak menguntungkan petani, malah terkesan membunuh petani secara perlahan.

Hal tersebut dikarenakan, sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang memerlukan banyak persyaratan, sementara alokasinya tidak dapat mencukupi kebutuhan petani. 

Selanjutnya adalah, adanya kebijakan pemerintah berupa pengurangan komoditi sasaran dari pupuk subsidi. 

Padahal, dketahui sebelumnya, sebanyak 70 komoditas pertanian mendapatkan subsidi pupuk, namun saat ini hanya 9 komoditi saja yang disuplay pupuk oleh pemerintah. 

"Ini bukti cacatnya regulasi pemerintah pada sektor pertanian. Regulasi pupuk bersubsidi bukan membuat petani untung, tapi malah buntung," ucapnya, saat dikonfirmasi oleh suaraindonesia.co.id, Senin (20/3/2023). 

Jumantoro juga menyebut, pemerintah masih saja mengacu pada sistem dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal, tidak semua wilayah di Indonesia mengalami musim tanam dan panen yang sama. 

Hal tersebut, yang menurutnya dapat menyebabkan terjadinya kelebihan pupuk, sebelum musim tanam. Sehingga, beberapa oknum yang nakal, memilih untuk mendistribusikannya ke luar daerah. 

Dirinya mengaku, sebelumnya juga telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun, hingga saat ini kebijakan masih belum mengalami perubahan. 

"Kadang musim tanam, itu tidak sesuai dengan sistem. Jadi ketika misal di Madura pupuknya over, karena bukan musim tanam, ya mereka memilih untuk mengirimnya ke daerah yang sedang mengalami kelangkaan pupuk," ucapnya. 

Jumantoro mengaskan, pemerintah harusnya bisa melakukan survei langsung ke lapangan, untuk menentukan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga bisa menyesuaikan dengan musim tanam di setiap wilayah. 

Dengan demikian, maka tak ada lagi, alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghalalkan distribusi pupuk bersubsidi ke luar daerah. 

"Ayo dong, coba pemerintah turun langsung untuk bertani. Biar paham, bagaimana kondisi yang sebenarnya petani kita. Petani kok ya dibuat menangis di negeri agraris ini," tandasnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Wildan Mukhlishah Sy
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV