SUARA INDONESIA

Komisi VI DPR RI Dukung Eksistensi Bank BTN Dalam Pembiayaan Rumah Rakyat di Cilacap

Satria Galih Saputra - 21 May 2023 | 19:05 - Dibaca 659 kali
Peristiwa Daerah Komisi VI DPR RI Dukung Eksistensi Bank BTN Dalam Pembiayaan Rumah Rakyat di Cilacap
Foto Bersama Usai Kegiatan Sosialisasi Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan (Foto : Galih/suaraindonesia.co.id)

CILACAP - Komisi VI DPR RI mengakui peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat penting dalam menjalan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat. 

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Siti Mukaromah, dalam kegiatan Sosialisasi Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan di Rumah Makan Intan, di Jalan Raya Sampang-Buntu, Cilacap, Minggu (21/5/2023).

Menurut kader PKB ini, peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Masyarakat berpenghasilan rendah juga membutuhkan rumah dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah,” ujar Erma sapaan akrab Siti Mukaromah yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa.

Lebih lanjut, kata dia, Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut.

Sehingga DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh. 

“Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya,” ucapnya. 

Pihaknya juga mengapresiasi Bank BTN yang telah berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan pemerintahan Jokowi. 

"Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah," jelasnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan. 

Dalam kesempatan itu, Erma meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder yang ada di Cilacap berkaitan dengan pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan. 

Pasalnya, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia. 

Kemudian, perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. 

"Dan kami dari DPR akan mengawal percepatan implementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau," katanya.

Dalam acara tersebut dihadiri Deputy Branch Manager BTN cabang Purwokerto, Indra Mulyana, Pengusaha Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris PCNU Cilacap, Khazam Bisri dan tamu undangan lainnya. 

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Satria Galih Saputra
Editor : Satria Galih Saputra

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV