TIMIKA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggungjawab atas terbakarnya Kantor Bupati Dogiyai yang terjadi pada Sabtu 8 April 2023 lalu.
Menurut keterangan tertulis dan video yang diterima media ini pada Selasa (11/4/2023) dari juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyebut panglima TPNPB KODAP XI Odiyai Dogiyai, Jonatan M Pigai dengan pasukannya bertanggungjawab atas pembakaran Kantor Bupati di Kabupaten, Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.
Selain itu, dalam video berdurasi 1:13 detik Jonatan juga mengaku jika pembakaran kantor Bupati merupakan aksi lanjutan, setelah sebelumya mereka melakukan pembakaran Kantor DPRD dan kios-kios di Dogiyai.
"Pengendali Manajemen Markas Pusat Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka dibawah Pimpinan Kepala Staff Umum Mayjen Terryanus Satto pada hari Senin tanggal 10 April 2023, telah terima laporan resmi, yang telah dikonfirmasi langsung dengan Panglima Komando Daerah Pertahanan XI Odiyai Dogiyai Bridgen Johnatan M Pigai yang mengaku bahwa Pasukan TPNPB yang telah membakar Kantor Bupati Dogiyai, Papua," kata Sebby.
Jonatan dikutip dalam keterangan tertulis tersebut mengatakan tujuan pembakaran Kantor Bupati Dogiyai merupakan bagian dari revolusi tahapan yang telah di deklarasikan oleh Komando Nasional, TPNPB Komandan Operasi Umum TPNPB Mayjen Lekagak Telenggen di Yambi, Kabupaten Puncak Jaya pada Tahun 2017.
"Dalam deklarasi Perang Revolusi Tahapan dan Revolusi Total telah di umumkan bahwa hal ini akan berlaku di Papua, dan itu telah di deklarasikan pada Tahun 2017 oleh Pimpinan TPNPB dari Komando Markas Pusat," katanya.
Pigai menjelaskan pengertian revolusi Tahapan dan Revolusi Total adalah TPNPB akan melakukan perlawanan yang masif untuk mengusir Indonesia dari Papua.
Selain itu, akan dilakukan pembakaran kantor-kantor Pemerintah, sekolah dan rumah Sakit atau aset lainnya sebagai bentuk penolakan terhadap Pemerintah Indonesia.
"Jadi Pembakaran Kantor Kantor Bupati Dogiyai merupakan bagian dari sikap Bangsa Papua, yang menolak pendudukan illegal Pemerintah Kolonial Republik Indonesia di atas Tanah Leluhur Bangsa Papua, dan Bangsa Papua tidak butuh Pembangunan dalam bentuk apapun oleh Pemerintah Kolonial Republik Indonesia," tegasnya.
Penolakan dilakukan karena Papua akan dibangun sendiri setelah merdeka penuh dan terpisah dari Indonesia.
Kepolisian hingga saat ini masih melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kebakaran Kantor Bupati Dogiyai tersebut. (Fachruddin Aji)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Danu Sukendro |
Komentar & Reaksi