SUARA INDONESIA, SURABAYA - Kebijakan pupuk subsidi menjadi pembahasan menarik dalam Focused Group Discussion (FGD) yang digelar lembaga riset Nagara Institute di Surabaya, Rabu (10/01/2024).
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal menyampaikan, pokok pembahasan pada FGD ialah mencari alternatif atau skema dari kebijakan pupuk subsidi, yang hingga kini masih dipersoalkan para petani.
"Tujuan FGD ini adalah menyerap masukan tentang permasalahan ketersediaan pupuk dan menyusun formulasi kebijakan untuk perbaikannya," ujar Akbar.
Ia menyampaikan, isu pupuk menjadi sangat krusial karena selalu berulangnya kasus kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani, kenaikan harga pangan akhir-akhir ini terutama beras, dan perkembangan kondisi pertanian dan pangan global.
"Yang ditandai dengan gangguan produksi pangan, restriksi ekspor dari negara-negara penghasil pangan, serta subsidi pertanian terselubung negara-negara besar untuk melindungi petaninya," jelasnya.
Akbar juga menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan pupuk pro-petani kecil yang tidak memberatkan keuangan negara maupun daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan.
"Diperlukan komitmen lebih dari pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kedaulatan pangan melalui penguatan fundamental sektor dari sisi kesejahteraan pelaku usaha tani dan keadilan alokasi sumber daya publik," terangnya.
Sementara Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim, Sumrambah mengusulkan peningkatan martabat para petani dengan tetap memelihara lingkungan.
"Dengan mencabut subsidi pupuk bagi petani. Alasannya, pupuk kimia justru merusak unsur hara dalam tanah. Selain itu, masalah pupuk dari dulu tidak bisa diselesaikan dengan subsidi," paparnya.
Hal serupa dikatakan Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono. Menurutnya, masalah pupuk sudah terlalu lama carut marut.
"Usulan pencabutan subsidi pupuk menjadi puncak masalah yang dihadapi karena terlalu banyak yang perlu diperbaiki dan tidak selesai-selesai," tukasnya.
Hasil kajian ini diharapkan akan menjadi masukan yang solutif dan implementatif bagi pemerintahan baru yang akan terpilih pada 2024 untuk meningkatkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan yang menjadi asas pangan nasional sesuai amanat UU Pangan No. 18 tahun 2012.
FGD ini dihadiri pejabat pemerintah, pelaku pertanian dan industri penunjang pertanian, akademisi, serta komunitas yang relevan dengan isu pangan dan pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Sarmuji, dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil hadir sebagai perwakilan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah.
Selain itu, mewakili kalangan pelaku usaha, akademisi, dan pengamat hadir Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Timur Ony Anwar, Senior Project Manager Advokasi Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) Yana Nurahmad Haerudin, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Profesor Mangku Purnomo, dan pengamatan pertanian Khudori. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi