SUARA INDONESIA, JEMBER - Wakil Ketua Bidang Kepengawasan Moh.Sholeh, kembali mempertanyakan anggaran transportasi untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Sholeh menceritakan, pasca melaporkan kejadian video acungan jari ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, dirinya mendapatkan banyak laporan.
"Banyak ketua KPPS lapor dan mengadu ke saya, persoalan transportasi KPPS pada saat baik pelantikan atau bimtek," ungkap Sholeh, Rabu (31/01/2024).
Diakui Sholeh, para penyelenggara Pemilu itu mempertanyakan, apakah mereka punya hak mendapatkan uang transport apa tidak.
"Mereka menanyakan. Mereka dapat apa tidak (uang transportasi saat pelantikan dan bimtek). Karena di Jember itu, ada KPPS yang mendapat Rp.50 ribu. Pada saat pelantikan dan bimtek," ucapnya.
Namun begitu, kata Sholeh, timbul keanehan, karena ada beberapa desa dan kecamatan ada yang tidak dapat sama sekali.
"Ini kasihan. Karena KPPS adalah ujung tombak dari Pemilu. Oleh karena itu, KPU jangan diam saja ini," pintanya.
Sementara itu, salah seorang Ketua KPPS di Kabupaten Jember yang enggan disebutkan namanya mengaku, tidak mendapatkan transport pada saat pelantikan dan bimtek.
"Pertama pelantikan dan sirekap. Tidak ada tidak mendapatkan dan kami tidak ada yang tahu (uang transport)," katanya.
Bahkan diakuinya di tingkat kecamatan ada yang sempat menanyakan terkait itu, karena ada daerah lain mendapatkan.
"Ada yang sampai menanyakan. Menurut PPS dan PPK uang gedung ada anggarannya, uang makan ada anggarannya. Tidak bilang kalau ada sangu," akui dia sambil minta namanya disembunyikan.
Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa, memang ada uang transport untuk pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
Hal itu sebagaimana komentar dari akun resmi Instagram KPU RI @kpu_ri, yang kemudian diunggah oleh akun TikTok @ppskarangsemanding.
KPU RI menyebut, anggaran tersebut telah disiapkan dan didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, seluruh KPPS yang hadir dalam pelantikan dan Bimtek akan mendapatkan uang transport, sesuai dengan ketentuan tergantung wilayah masing-masing.
Sementara untuk pembayaran uang transport, pihaknya menerangkan akan dikelola oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa/kelurahan.
"@dwiry_hd Uang transport untuk pelan untuk pelantikan sudah disiapkan dan didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota, seluruh KPPS yang menghadiri pelantikan dan bimtek akan mendapatkan uang transport sesuai ketentuan tergantung wilayahnya, pembayaran uang transport dikelola oleh PPS di setiap desa/kelurahan," tulisnya di kolom komentar.
Tulisan tersebut, diketahui merupakan tanggapan KPU RI atas akun instagram @dwiry_hd, yang mempertanyakan kejelasan informasi mengenai anggaran uang transport pelatihan dan bimtek KPPS.
Menurut dia, pelantikan KPPS banyak menuai pro dan kontra, karena terkesan tidak transparan terkait anggaran transport, terlebih terdapat dugaan nominal yang didapatkan berbeda-beda.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Magang |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi