LAMONGAN - Ketua DPRD Lamongan H. Abdul Ghofur memanggil Dinas PU Sumber Daya Air, Kepala PU Bina Marga dan 6 Camat yang wilayahnya terendam banjir, Jum'at (15/1/2021), pagi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat terdampak banjir, sekaligus tindak lanjut dari aksi demonstrasi beberapa hari lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Ghofur mengaku prihatin dengan bencana banjir yang sudah berlangsung hampir 2 pekan. Dan sampai saat ini ketinggian air belum ada tanda-tanda akan surut.
"Kita memanggil mereka (Camat) supaya kami di DPRD ini tahu cara kerja mereka, kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan banjir yang setiap tahunnya itu terjadi," ujar Ketua DPC PKB Lamongan ini.
Ghofur meminta agar persoalan banjir ini bisa diatasi dan segera dicarikan solusi yang terbaik. Salah satu caranya bisa dengan membuat program jangka pendek, seperti pembersihan enceng gondok yang menyumbat saluran air sungai. Sedangkan jangka panjangnya, harus ada embung-embung dan waduk di sekitar lokasi banjir.
"Berdasarkan informasi yang masuk, banjir sudah menggenangi 54 desa di 7 kecamatan sehingga menyebabkan hampir 8 ribu rumah warga tergenang. Banjir, juga mengakibatkan perekonomian masyarakat macet, karena sarana transportasi terganggu," tegasnya
Hal serupa disampaikan, Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Anshori. Dia mengaku sangat kecewa dengan keterlambatan serta kurang sigapnya pihak eksekutif dalam penanggulangan banjir kali ini.
Sebagai anggota legislatif perwakilan dari Dapil 5 yang wilayahnya terdampak dengan banjir tahun ini, Anshori meminta agar tahun depan kalau ada bencana banjir jangan sampai terulang lagi, keterlambatan dan tidak adanya kesiapsiagaan eksekutif dalam penanggulangan bencana.
Anshori menilai, persoalan penanganan banjir tahunan yang melanda Lamongan ini cukup penting, karena cukup merugikan masyarakat, ekonomi lumpuh, pelayanan masyarakat di desa terganggu, petani tambak gagal panen, para pekerja banyak yang kena PHK karena tidak bisa kerja, infrastruktur rusak, dan kerugiannya mencapai puluhan milyar.
"Untuk itu kita minta Pemkab benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak banjir. Tadi kita juga minta paparan dari pihak eksekutif terkait progres report penanganan banjir yang sudah di kerjakan sampai sejauh mana. Dan dalam bekerja menemui kendala apa saja serta sampai kapan penangan jangka pendeknya dapat di tuntaskan atau di selesaikan," terang Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Anshori juga mendesak agar segera dilakukan dengan tuntas pembersihan enceng gondok, pembuatan posko kesehatan dan penanganan banjir, penyaluran sembako, operasional pompa dan penanganan dampak sosial.
Pria kelahiran Desa Keben, Kecamatan Turi ini, juga banyak memberikan masukan untuk penanganan banjir jangka panjang maupun dampak dari banjir itu sendiri.
"Apakah itu terkait pengerukan atau normalisasi sungai bengawan jero, peninggian jalan, normalisasi waduk, rawa, embung, kali, saluran irigasi, tembok penahan tanah, dan infrastruktur jalan yg rusak akibat banjir, ke depan masukan ini bisa di jadikan skala prioritas program pemkab dalam upaya penanggulangan banjir di Kabupaten Lamongan, khususnya di bengawan jero," tuturnya
Sementara, Asisten 1 Bupati Bidang Pemerintahan, Moh. Nalikan mengatakan bahwa, Pemkab Lamongan sudah melakukan penanganan jangka pendek, seperti pembersihan enceng gondok dan penyaluran sembako.
"Pemkab sudah berupaya membersihkan enceng gondok, menguras air dengan pompa dan menyalurkan bantuan beras puluhan ton. InsyaAllah seminggu ke depan akan dituntaskan," terangnya
Turut hadir dalam pembahasan, Ketua Komisi C, Muhammad Burhanudin, Ketua Komisi D, Abd Shomad, Kepala Dinas PU SDA, Muhammad Jufri, Kabid PU Bina Marga, Dandoko, Camat Karanggeneng, Turi, Kalitengah, Deket, Karangbinangun, Deket dan Glagah, serta warga Dapil 5.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M Nur Ali Zulfikar |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi