LAMONGAN - Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H. Abdul Ghofur desak Pemkab Lamongan untuk mempercepat penanganan dampak banjir Bengawan Jero.
Langkah yang harus segera dilakukan salah satunya dengan mengalokasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk rehabilitasi pasca banjir.
"Pemkab harus mulai melakukan kalkulasi kerugian akibat banjir. Bukan hanya kerugian materiil, tetapi juga imateril," ungkap Ketua DPC PKB Lamongan ini.
Ghofur menegaskan, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Lamongan tahun 2021, terdapat terdapat alokasi anggaran BTT sebesar Rp 30 miliar.
"Oleh karena itu, kami mendesak OPD terkait agar dapat segera melakukan upaya rehabilitasi. Sehingga, beban masyarakat terdampak banjir luapan air Bengawan Jero dapat diminimalisir," tegas pria humoris ini.
Desakan serupa juga muncul dari, Anshori, sekretaris komisi B DPRD Lamongan, mengatakan bahwa Bupati Lamongan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188/53/KEP/413.013/2021, tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan ROB Laut di Kabupaten Lamongan.
Status darurat tersebut, berlaku terhitung sejak 11 Januari hingga 9 Februari 2021.
"Terbitnya keputusan bupati tersebut bisa menjadi payung hukum bagi pemkab untuk mengalokasikan dan menggunakan dana belanja tidak terduga. Baik untuk penanganan banjir maupun pemulihan pasca banjir," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Pria yang juga Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Lamongan ini menerangkan bahwa, banjir yang sudah terjadi hampir tiga pekan ini mengakibatkan dampak dan kerugian yang luar biasa bagi masyarakat.
"Mulai dari lumpuhnya perekonomian, petani tambak gagal panen serta banyaknya pekerja yang di PHK lantaran tidak bisa masuk kerja," terang pria kelahiran Desa Keben, Kecamatan Turi ini.
Anshori menjelaskan, banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan yang cukup parah, hingga akses jalan tidak bisa dilalui. Pelayanan masyarakat di desa juga terganggu, perdagangan sepi dan bertambahnya jumlah pengangguran.
"Saya juga menerima banyak pengaduan jika masyarakat mulai terserang penyakit," tandas politikus yang dikenal dengan masyarakat ini.
Anshori menambahkan, dari data yang ia terima dari Dinas Perikanan setempat, hingga 15 Januari lalu ada 6.519,5 hektar tambak yang terdampak banjir. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan.
Di antaranya Kecamatan Turi, Kalitengah, Karangbinangun, Glagah dan Kecamatan Deket. Selanjutnya ada Kecamatan Maduran, Sekaran, Laren, Karanggeneng, serta Kecamatan Lamongan.
"Kalkulasi sementara hingga tanggal 15 Januari tersebut, total kerugian mencapai Rp 36,25 milyar," beber Anshori. "Untuk itu kami meminta pemkab mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk meminimalisir kerugian petani tambak, dengan memberikan bantuan benih," imbuh politisi yang juga Sekretaris Komisi B tersebut.
Anshori menuturkan, berdasarkan data BPBD Kota Soto hingga 18 Januari lalu, luapan banjir di Lamongan telah berdampak di 17 kecamatan. Juga, 122 desa dan merendam 8.209 rumah. Tak hanya itu, ada 114 lembaga pendidikan, 42 lembaga pendidikan, 17 kantor pemerintahan dan 7 kantor layanan kesehatan ikut terendam banjir.
"Untuk itu, kami meminta agar Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk mempercepat penanganan banjir, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir dan melakukan perbaikan infrastruktur," pungkasnya
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M Nur Ali Zulfikar |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi