SUARA INDONESIA

PBB Tak Lunas Sebabkan Siltap Kades dan Perangkat Desa Tak Cair, Komisi I DPRD Situbondo Geram

Syamsuri - 13 September 2023 | 17:09 - Dibaca 1.73k kali
Politik PBB Tak Lunas Sebabkan Siltap Kades dan Perangkat Desa Tak Cair, Komisi I DPRD Situbondo Geram
Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Prianto. ( Foto: Syamsuri/Suaraindonesia.co.id)

SITUBONDO, Suaraindonesia.co.id - DPRD Situbondo, Jawa Timur, mulai geram atas pengaduan sejumlah kepala desa di kabupaten setempat, terkait tidak cairnya penghasilan tetap (siltap) beberapa kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Situbondo.

Tidak cairnya siltap itu akibat ada beberapa camat yang tidak memberikan rekomendasi untuk pencairan alokasi dana desa (ADD), lantaran target pelunasan pajak bumi bangunan (PBB) di desa setempat belum tercapai.

"Ini disebabkan karena masyarakat desa tersebut masih belum membayar atau melunasi pajak bumi bangunan (PBB),” kata Hadi Prianto, Ketua Komisi I DPRD Situbondo, melalui sambungan telepon, Rabu (13/09/2023).

Padahal, kata Hadi, Komisi I DPRD Situbondo sudah meminta kepada dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) dan beberapa camat agar tidak menyandera penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya. “Karena kebijakan yang dilakukan itu sudah melanggar peraturan," jelasnya.

Hadi juga menjelaskan, penghasilan kepala desa dan perangkat itu adalah hak. Kalau disandera akibat masyarakatnya tidak membayar PBB, dia menilai kebijakan itu tidak fair. “Ini justru merupakan perbuatan zalim,” kata politisi Demokrat tersebut.

Sebenarnya, Hadi mengungkapkan, para kepala desa itu sudah menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tahunan kepada warganya. Ketika masyarakat masih belum bisa membayar, seharusnya tidak menjadi beban kepala desa dan perangkatnya.

“Bagaimana kades dan perangkat desa mau kerja, sementara mereka tidak mendapat penghasilan? Padahal keluarga mereka tiap hari butuh makan. Anaknya butuh susu dan lain lain,” paparnya.

Bila akhir bulan ini siltap kepala desa dan perangkat masih belum dicairkan dengan alasan yang sama, maka Komisi I DPRD Situbondo akan melakukan rapat kerja. Antara DPMD, perwakilan desa, perangkat desa, serta camat.

“Segera lakukan tindakan-tindakan supaya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat di ADD segera dicairkan," pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Syamsuri
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV