SUARA INDONESIA

Rapat Paripurna DPRD Situbondo Berakhir Panas, Eksekutif Dinilai Meremehkan Atlet Porprov 2023

Syamsuri - 25 September 2023 | 18:09 - Dibaca 2.08k kali
Politik Rapat Paripurna DPRD Situbondo Berakhir Panas, Eksekutif Dinilai Meremehkan Atlet Porprov 2023
Suasana rapat paripurna DPRD Situbondo pada pembahasan dan persetujuan  Raperda tentang  PAPBD Tahun Anggaran 2023 di Aula lantai II DPRD Situbondo. ( Foto : Syamsuri/Suaraindonesia.co.id) 

SITUBONDO, Suaraindonesia. co.id - DPRD Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna untuk membahas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam pantauan jurnalis suaraindonesia.co.id, rapat paripurna yang digelar pada Senin (25/09/2023) itu berakhir panas.

Anggota rapat mulai bersitegang ketika penyampaian pendapat persetujuan KUA PPAS Perubahan, dua Fraksi (GIS dan Demokrat) meminta reward atlet Porprov VIII Jatim yang berprestasi diberi reward dengan di anggarkan di Perubahan APBD. 

"Ternyata jawaban dari eksekutif untuk PAPBD TA 2023 ini belum dianggarkan, karena tidak ada atlet yang berprestasi pada Porprov 2023 kemarin, dan akan dianggarkan pada rincian belanja Hibah pada KONI di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga TA 2024," ujar Hadi, salah satu anggota DPRD Situbondo.

Ia mengatakan, ketegangan dimulai saat dirinya mengambil mikrofon yang ada didepannya.

"Saya melakukan itu, karena dari pihak eksekutif mengatakan tidak ada atlet Situbondo yang berprestasi pada Porprov 2023 kemarin," paparnya.

Sebenarnya, menurut Hadi, meskipun Porprov VIII Jatim sudah usai, ada beberapa atlet yang berprestasi dibeberapa cabang olahraga.

"Artinya, masih ada atlet Situbondo yang menerima medali. Namun tadi, jawaban dari eksekutif ketika kita pertanyakan apakah para atlet tidak mendapatkan reward yang, ternyata jawabannya, tahun 2023 tidak ada atlet yang berprestasi," ujarnya.

"Para atlet yang mendapatkan medali di Porprov VIII Jatim ini harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah," sambungnya.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, ketika mau masuk ke Porprov VIII Jatim, harus ada anggaran khusus dari KONI.

"Melalui anggaran pokok pokok pikiran (Pokir) kami yang dititipkan, ini kita lakukan agar bagaimana bisa ada anggaran untuk membiayai paralayang dan cabor lainnya," tegasnya.

"Partisipasi KONI hanya sebatas membina secara administratif saja, kalau pembinaan secara mental, fisik, anggarannya tidak ada," pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Syamsuri
Editor : Yuni Amalia

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV