SUARA INDONESIA

Pemkab Bondowoso Hadiri Pengarahan Pemprov Jatim Persiapan Pemeriksaan LKPD 2023

Bahrullah - 17 October 2023 | 07:10 - Dibaca 1.12k kali
Advertorial Pemkab Bondowoso Hadiri Pengarahan Pemprov Jatim  Persiapan Pemeriksaan LKPD 2023
Tampak hadir Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur dan Emil Elestianto Dardak Wakilnya, Bambang Soekwanto Pj Bupati Bondowoso bersama perwakilan Pemda, Pemkot, dan Pemkab saat pengarahan pemeriksaan LKPD 2023.


BONDOWOSO,suaraindonesia.co.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menghadiri acara pengarahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terkait persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.

Bambang Soekwanto Pj Bupati Bondowoso hadir langsung di acara tersebut bersama perwakilan Pemkab se Jatim, yang dilaksanakan di Auditorium Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Senin (16/10/2023).

Sebelumnya memang diundang agar seluruh Pemkab diminta hadir guna pemantauan progres komitmen tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan oleh BPK.

Bambang Soekwanto Pj Bupati mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Bondowoso sendiri mempunyai komitmen yang tinggi dan optimis, bisa meraih predikat opini WTP yang ke-10 dari BPK RI.

"Kami berkomitmen untuk memperoleh predikat opini WTP yang ke-10. Saya percaya jajaran Pemkab Bondowoso mampu mengelola keuangan Negara secara bijak, transparan dan Akuntabel," ujarnya usai menghadiri acara tersebut.

Bambang menilai, persiapan pemeriksaan LKPD itu sangat bermanfaat bagi Pemda, Kota maupun Kabupaten.

"Dengan dilakukannya persiapan tersebut, Pemerintah Daerah akan lebih teliti dan rinci dalam pelaporan keuangan," ujarnya.

Sementara, Kepala BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi menyampaikan, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta memberikan laporan keuangan dengan suguhan data yang uptodate dan terinci.

hal tersebut menurut Karyadi sangatlah penting, guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah di masing-masing wilayah, Kabupaten maupun Kota.

"Penting kevalidan dan keakuratan data yang disajikan pada laporan keuangan masing-masing Pemerintah Daerah," ujarnya.

Kemudian, dalam acara persiapan pemeriksaan LKPD itu, Karyadi memberikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar akuntabilitas dan pelaporan keuangan di setiap daerah bisa transparan dan bersih.

"Hal ini juga sebagai re-komitmen tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai penunjang tercapainya predikat WTP," pungkasnya.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Bahrullah
Editor : Wildan Muklishah

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya