SUARA INDONESIA, SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur berkomitmen untuk mengawal pendistribusian 105 guru yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Benua Etam.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Puji Setyowati menegaskan, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kami akan terus mengawal proses ini hingga benar-benar tuntas," ungkap Puji Setyowati kepada awak media di Gedung DPRD Kaltim.
Kendati demikian, Puji mengatakan, ada beberapa kendala yang muncul terkait belum adanya penempatan bagi ratusan guru adalah proyeksi penempatan yang telah mencakup guru dengan mata pelajaran yang sama.
Mengatasi hal tersebut, politisi Demokrat ini memastikan bahwa guru-guru yang belum mendapatkan penempatan akan segera dialokasikan ke sekolah-sekolah yang memerlukan tenaga pengajar. Namun, apabila terdapat guru dengan mata pelajaran yang serupa, mereka akan dialihkan untuk mengajar mata pelajaran lain yang serumpun.
“Guru yang baru tadi diberi mata pelajaran yang lain tetapi yang serumpun, misalnya matematika, mereka bisa menjadi guru fisika atau kimia. Kemudian, misalnya ada guru bahasa Indonesia padahal yang dibutuhkan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), maka mereka akan dialihkan sesuai dengan kompetensi,” jelas Puji.
Puji, seorang eks dosen Politeknik Negeri Samarinda ini berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian masalah ini hingga tuntas. "Kita kawal hingga ratusan guru yang belum mendapatkan penempatan akan menerima solusi terbaik dari kebijakan yang memutuskan nanti," katanya.
Sementara Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG), Andre Tukan menyambut baik hal tersebut. Ia menyatakan pihaknya telah berupaya mencari solusi dari masalah penempatan ini dengan berkomunikasi kepada berbagai pihak terkait.
“Kita mendengar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim bahwa 105 guru ini sudah dipastikan akan segera mendapatkan penempatannya,” ungkap Andre.
Selanjutnya, proses pemberkasan akan dilakukan sebelum guru-guru ini benar-benar ditempatkan. Dimungkinkan, dalam penempatan guru, nantinya akan dipertimbangkan beberapa sekala prioritas, terutama faktor usia dan domisili, untuk memastikan pemberian tugas yang sesuai.
"Dengan dukungan dari DPRD Kaltim, kami para guru PPPK yang belum mendapatkan penempatan tugas berharap untuk segera memulai tugas dalam waktu dekat dan memberikan kontribusi penting pada dunia pendidikan di wilayah ini," ujar Andre. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi