SUARA INDONESIA, SAMARINDA - Angka stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, prevalensi stunting di Kaltim pada tahun 2022 masih sebesar 23,1 persen. Angka ini masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 22,3 persen.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Ananda Emira Moeis meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim segera menindaklanjuti penanganan stunting di daerah ini.
"Stunting merupakan masalah serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus. Kita harus segera turun tangan untuk mengatasinya," kata Ananda di Samarinda, Minggu (12/11/2023).
Ananda menjelaskan, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang kurang dari normalnya. Faktor-faktor yang memicu terjadinya stunting sangat kompleks, mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anaknya.
"Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan Posyandu di desa-desa," ujarnya.
Ia mengemukakan, untuk posyandu, pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup baik. Namun, dia berharap agar penanganan stunting bisa digenjot lagi agar bisa mencapai angka di bawah standar nasional.
Lebih lanjut, Ananda menjelaskan, Posyandu memiliki peran vital dalam penanganan stunting di daerah ini. Ia menilai bahwa Posyandu dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.
"Posyandu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui Posyandu, kita bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Kaltim," ucapnya.
Ananda juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menangani stunting.
"Stunting merupakan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penekanan stunting dalam peningkatan sumber daya manusia, selaras dengan kesiapan Kaltim menyongsong tantangan Ibu Kota Negara (IKN).
"Kita penyangga utama IKN, ini balik lagi ke IKN, kita mesti menyiapkan SDM yang punya kualitas yang mumpuni," tutur Ananda.
Diketahui, IKN atau ibu kota negara adalah rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Rencana ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi