Bupati Trenggalek Tindaklanjuti Aspirasi Pelayanan Perempuan, Anak dan Disabilitas

Advertorial

SUARA INDONESIA, TRENGGALEK - Aspirasi Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (Musrena Keren) Kabupaten Trenggalek tahun 2024 langsung di respon Bupati Trenggalek, Moch. Nur Arifin.

Dalam rancangan APBD, Bupati muda tersebut langsung menanggapi usulan aspirasi perempuan, anak dan disabilitas agar dimasukkan dalam kegiatan pemerintahan.

"Ada perwakilan perempuan, anak dan disabilitas menyuarakan aspirasinya," kata Bupati Trenggalek, Moch. Nur Arifin saat menghadiri Musrena Keren di Prigi 360, Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Senin (4/3/2024).

Disampaikan Bupati, untuk perwakilan perempuan, salah satunya menyuarakan tentang ajakan bersama mendorong dan meningkatkan jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak. 

Selain itu, terkait perempuan untuk mendapatkan pelatihan kepemimpinan di desa dan di ormas perempuan, peningkatan literasi hukum bagi perempuan sebagai pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang. "Dan poin paling penting ada permintaan meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan," ucap Bupati. 

Lanjut Bupati, poin lainnya yakni pendidikan mulai pemahaman tentang hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan hak asasi anak, serta  menumbuhkan kepekaan kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan gender.

"Maka harus ada advokasi kebijakan meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi atau lembaga politik. Kemudian permintaan untuk melanjutkan 5000 wirausaha perempuan melalui e-commerce, pendampingan usaha dan kemudahan akses permodalan," ujarnya. 

"Selain itu, meningkatkan keterampilan konselor Desa dan kuota bagi perempuan kepala keluarga peka untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Sedangkan aspirasi perwakilan anak, dituturkan Bupati diantaranya permintaan sekolah gratis sampai jenjang sekolah menengah. Fasilitasi anak putus sekolah untuk bisa kembali ke sekolah.

Selanjutnya, edukasi tentang pencegahan perkawinan anak, pelatihan kepada orang tua agar menjadi orang tua hebat, dan edukasi tentang internet sehat, aman. "Tertibkan tempat-tempat yang berisiko menimbulkan seks bebas, miras dan mengganggu dan juga rumah pintar untuk mengembangkan kreativitas dan bermain yang ramah anak," kata Bupati.

"Kemudian perwakilan sejumlah 667 orang penyandang disabilitas telah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 ini. Harapannya angka ini bisa diperluas lagi di tahun 2025 nanti. Permohonan lain BPJS Kesehatan untuk seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek," imbuhnya.

Kemudian edukasi pencegahan kekerasan kepada penyandang disabilitas, pendidikan kesetaraan melalui kejar paket a dengan Pamong guru SLB atau guru khusus pada lokasi yang terjangkau. "Peningkatan kapasitas guru reguler menjadi guru pendamping, khusus untuk mata pelajaran bahasa isyarat serta kesempatan kerja juga penting. Terutama kepada disabilitas sebanyak 1 persen di sektor swasta dan 2 persen di sektor pemerintah. Desa yang ramah perempuan, anak dan disabilitas," paparnya. 

Bupati menambahkan, terkait hal tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. "Langsung saja, nggak perlu berpanjang lebar, merespon tadi aspirasi dari forum anak Kemudian dari perwakilan perempuan dan juga teman-teman difabilitas. Dan PR yang paling besar di Dinas PMD, bagaimana mengaplikasi mendorong seluruh desa untuk desa ramah perempuan, anak dan disabilitas," ungkapnya.

Gus Ipin juga meminta seluruh OPD punya data terpilah gender, dengan begitu pembangunan manusia yang berbasis gender benar benar berbasis data.  Indeks pembangunan gender Kabupaten Trenggalek saat ini 93 persen. Artinya masih ada 7 persen.

"Jadi kalau mau indeks pembangunan gender yang bagus itu nilainya 100 Kalau 100 bener-bener setara antara laki-laki dan perempuan. Bahkan 8 tahun kebersamaan bersama jajarannya selama ini, kepala daerah muda itu ingin bukan lagi cerita-cerita keluar dari mulut bupati atau kepala dinas. Tapi cerita cerita itu keluar dari aksi-aksi yang dilakukan. Contoh sering setiap hari laporan dari kepala desa, telepon atau siapa telepon rata-rata mau berobat nggak punya biaya minta keringanan dan segala macam," jelasnya.

"Ada nggak aksi radikal yang bisa kita dorong yang nggak berbelit-belit. "Okelah Gertak sudah tidak bagus, tapi boleh dong cita-cita lebih bagus gimana mulai dihitung rumah sakit kelas 3 itu bisa nggak ngasih gratis," tandasnya. (Adv) 

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA