SUARA INDONESIA, BANDUNG - Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepala daerah atau Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di wilayah Bandung Raya karena tidak hadir dalam rapat penanganan permasalahan sampah Sungai Citarum.
Padahal forum tersebut bersifat urgent dan sangat penting dalam upaya bersama menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan Sungai Citarum, yang merupakan salah satu sungai terpenting di Jawa Barat.
Bupati Dadang Supriatna menjadi satu-satunya kepala daerah yang hadir dalam forum rapat penanganan permasalahan Sungai Citarum yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman tersebut.
Ironisnya, Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir, selaku tuan rumah malah tidak menghadiri kegiatan yang sangat penting tersebut. Padahal kegiatan tersebut digelar di kawasan Jembatan BBS, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (18/6/2024).
"Kita kan diundang Pak Sekda Jabar, dan dalam kalimatnya disampaikan urgent. Artinya harus diperhatikan mana yang prioritas, mana yang ditinggalkan. Karena urgent, walau saya banyak kegiatan, ya saya datang," ujar Dadang Supriatna kepada awak media.
Namun ketika tiba di kawasan Jembatan BBS dan mengikuti rapat dengan Sekda Jabar, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengaku kecewa karena tak seorang pun kepala daerah atau Pj Bupati dan Wali Kota di kawasan Bandung Raya yang hadir.
Yang membuat Kang DS kecewa dan berang adalah karena kabupaten/kota lain hanya diwakili Sekda atau Kepala Dinas. Mereka yang memilih tidak hadir, seolah menunjukkan sikap yang kurang mendukung upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sungai.
Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam penanganan sampah Citarum, Kang DS menyebut dirinya sengaja menyempatkan hadir untuk meninjau langsung kondisi lapangan dilanjutkan dengan rapat untuk membahas solusi. Kang DS rela meninggalkan sejumlah agenda penting yang seharusnya ia hadiri hari itu.
"Saya sengaja hadir lengkap dengan Sekda dan para kepala dinas. Tapi ternyata kepala daerah dan Pj yang lain tidak ada yang hadir sehingga tidak bisa memutuskan langsung di lapangan. Kalau saya kan tadi bisa langsung memutuskan," ungkap Kang DS dengan nada serius.
Bupati yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu menegaskan bahwa diperlukan komitmen tinggi dan keseriusan dalam penanganan permasalahan Sungai Citarum.
Idealnya, kata Kang DS, dalam forum yang sangat penting seperti itu, kepala daerah sebagai decision maker atau pembuat keputusan dapat hadir langsung tanpa mewakilkan agar dapat membuat keputusan secara langsung.
"Persoalan sampah ini kan sifatnya urgent. Artinya, kepala daerah harus hadir dan ngasih solusi, memberikan kebijakan. Kalau diwakilkan, kan tidak bisa memutuskan. Saya selaku decision maker dalam konteks selaku pimpinan daerah hadir langsung, artinya bisa membuat keputusan langsung," tuturnya.
Selain itu, sambung Kang DS, penanganan permasalahan Citarum harus komprehensif dari hulu sampai hilir serta dilakukan secara kompak dan bersama-sama. Demi kesuksesan program Citarum Harum, ia meminta agar ego sektoral dan budaya saling menyalahkan dihilangkan.
"Jangan ada ego sektoral. Makanya tadi saya minta coba hitung secara seksama berapa kebutuhan total, bagaimana pembagiannya? Tapi Provinsi juga jangan cuma instruksi, tapi enggak ngasih anggaran. Kan tidak adil," beber Kang DS.
"Saya juga minta Pemprov, coba turunkan lah anggaran untuk membantu kabupaten/kota. Karena Citarum ini kan melintasi hampir 13 daerah terutama di Bandung Raya," pungkas Bupati Bedas ini. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Sugiyanto |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi