SUARA INDONESIA, TRENGGALEK- Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek memanggil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) dalam rapat kerja, Rabu 13 November 2024, kemarin.
Dalam agenda evaluasi progres anggaran tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Trenggalek untuk tahun anggaran 2025, pembahasannya fokus pada kepentingan masyarakat.
"Rapat kerja ini kami menemukan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan program PKPLH," kata Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto.
Yudi, sapaan dia, memaparkan, meski banyak permasalahan bersifat klasik, namun komisi menekankan pentingnya program PKPLH yang berfokus pada kepentingan masyarakat.
Karena menurutnya, sebagai bagian dari pemerintah daerah, program yang dijalankan PKPLH harus mengutamakan kepentingan masyarakat, sesuai dengan visi bupati.
"Trenggalek yang didominasi pegunungan serta banyaknya warga yang tinggal di daerah pelosok menuntut agar pemerataan pembangunan benar-benar terealisasi," pintanya.
Menurut Yudi, hingga saat ini perhatian masih cenderung berpusat di kawasan perkotaan, sementara daerah pegunungan relatif kurang tersentuh.
Maka Komisi menyoroti bahwa program PKPLH harus lebih merata, terutama di wilayah pegunungan yang sering terabaikan. "Karena jumlah penduduk di sana bahkan lebih banyak daripada di perkotaan," tegasnya.
Komisi III juga meminta PKPLH untuk melakukan kajian ulang dan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program bisa mencapai seluruh masyarakat secara adil. "Rencananya, hasil evaluasi akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan mendatang," pungkasnya. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi