SUARA INDONESIA, BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan capaian pembangunan daerah tahun 2025, dalam Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono, Bupati Ipuk menjelaskan sejumlah indikator kinerja yang menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, kinerja keuangan, hingga penghargaan yang diperoleh.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2025, tercatat naik dari 74,30 pada 2024 menjadi 75,17. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
"Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 100,40 persen," ujar Ipuk.
Selain peningkatan IPM, angka kemiskinan terus turun tiap tahunnya. Persentase penduduk miskin turun dari 6,54 persen pada 2024 menjadi 6,13 persen pada 2025. Indeks Gini atau rasio ketimpangan juga menunjukkan perbaikan. Nilainya turun dari 0,312 pada 2024 menjadi 0,290 pada 2025.
Dari sisi ekonomi, Banyuwangi mencatat pertumbuhan sebesar 5,65 persen pada 2025, meningkat dari 4,68 persen pada 2024. Kenaikan sebesar 0,97 poin persentase ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur serta nasional.
Begitupun dengan kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi terealisasi sebesar Rp 767,44 miliar dari target sebesar Rp 740,31 miliar atau mencapai 103,67 persen. Realisasi PAD tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp 456,19 miliar dari target sebesar Rp 375,07 miliar atau mencapai 121,63 persen.
Belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp 3,62 triliun dari anggaran sebesar Rp 3,97 triliun atau mencapai 91,21 persen. Realisasi tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
"Secara umum, capaian pendapatan daerah yang melampaui target menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan dengan baik. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat," terang Ipuk.
Selain itu Banyuwangi juga meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional di tahun 2025. Diantaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kemudian daerah dengan status "Kinerja Tinggi" dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau EPPD berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri. Serta masih banyak lagi.
"Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," tutup Ipuk. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi