TRENGGALEK - Komisi IV DPRD Trenggalek terus melakukan pemanggilan kepada sejumlah mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan perencanaan secara detail terhadap Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020.
Meski beberapa OPD telah dipanggil beberapa kali, namun hasil pembahasan secara detail terkait P-APBD hingga saat ini masih belum selesai. Bahkan dari seluruh rancangan kegiatan yang bakal dilaksanakan nanti harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Pembahasan P-APBD hingga saat ini belum selesai, meskipun pembahasan ini sudah dilakukan beberapa kali," ungkap Mugianto selaku Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Senin (14/9/2020).
Lanjut Mugianto, pembahasan terkait hal itu telah beberapa kali dilakukan bersama mitra Komisi, namun fokus pembahasan yang dilakukan kali ini berbeda. Kali ini komisi meminta untuk penyampaian detail perencanaan.
Semua itu mengingat pada pembahasan sebelumnya perencanaan yang dilakukan masih secara global. Jadi pada APBD-P nanti, tiap perencanaanya harus detail.
"Semua harus detail dan sesuai target, makanya kami tak henti-hentinya memanggil OPD terkait," kata Mugianto.
Dijelaskan Mugianto, hal itu dilakukan guna kepastian dan sinkronisasi perencanaan serta rencana realisasi. Sinkronisasi harus sesuai dilakukan baik dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan pada KUA PPAS.
Semua itu agar perencanaan yang dilaksanakan pada APBD-P nanti, bisa menyambung satu dengan lainnya. Jadi kami ingin tahu detail anggaran dan jenis kegiatan yang dilakukan, agar pelaksanaanya nanti sesuai rencana.
"Dari seluruh penjabaran yang dilakukan, kita memberi masukan terhadap Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker)," tuturnya.
Menurutnya, dalam melaksanakan kegiatan untuk pelatihan pada Dinas tersebut inputnya harus jelas dari tahun ke tahun. Itu dilakukan mengingat OPD bukan hanya bergerak sebagai eksekutor dalam pelaksanaan kegiatan tiap tahunnya.
Harusnya outcome bagi masyarakat diperjelas. Maka, dengan berbagai alasan sebagai wakil rakyat meminta penjelasan yang detail tentang rencana kegiatan dan hasil akhirnya bagi masyarakat.
"kita berharap semoga saja nanti bisa terealisasi secara detail," pintanya.
Namun demikian, disampaikan Mugianto, penjelasan yang dilakukan tetap bisa di terima dan agar selanjutnya bisa diparipurnakan. Tentunya dengan telah diketahuinya detail perencanaan dan target, semua bisa turut mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ditempat lain, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disperinaker Trenggalek Suparman menyampaikan, dalam pelaksanakan kegiatan khususnya untuk pelatihan kerja dilakukan sudah seperti rencana.
"Mengingat anggaran yang diajukan, selain untuk pelaksanaan pekatihan, juga uang saku bagi peserta," jelasnya.
Ditambahkan Suparman, selain itu berdasarkan data, semua alumni pelatihan kerja, yang ikut sudah bekerja. Namun kebanyakan mereka bekerja pada sektor non formal.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gito Wahyudi |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi