GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik kembali mengkritik proyek pemerintah yang dianggap gagal. Kali ini, proyek Grosir Pasar Ikan Modern, di Jalan Raya Lamongan, desa Banjarsari, Kecamatan Cerme.
Proyek yang dananya keseluruhan dari investor senilai Rp 59 miliar dengan model kerjasama Build Operate Transfer (BOT) dari PT Lumbung Putra Kalimantan milik Gus Sholeh ini mangrak.
"Iya sementara ini proyek dengan investasi swasta PT Lumbung Putra Kalimantan itu mangkrak," ungkap Anggota Komisi II DPRD Gresik, Faqih Usman, Minggu (29/11/2020).
Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Niat ini, keberadaan proyek yang menempati lahan milik Pemkab Gresik seluas sekitar 4 hektar di Bunder itu, bermula dari Pemkab Gresik di bawah pimpinan Bupati Sambari Halim Radianto bekerja sama sistem BOT dengan PT Lumbung Putra Kalimantan pada tahun 2016 selama kurang lebih 30 tahun.
Proyek dimaksudkan untuk menangani hasil ikan masyarakat Kabupaten Gresik, baik dari pertambakan maupun tangkapan nelayan.
"Sehingga, keberadaan Grosir Pasar Ikan Modern bisa menjadi sentra jual beli dan pemasaran ikan masyarakat Gresik. Sebab, selama ini petambak kalau menjual hasil ikan ke daerah lain seperti di Pasar Kali Otek Kabupaten Lamongan," ungkap Sekretaris DPD PAN Gresik ini.
Kemudian, proyek Grosir Pasar Ikan Modern lanjut Faqih pada 17 Maret 2016, diresmikan oleh Bupati Sambari Halim Radianto. Untuk kerjasama pengelolaan Grosir Pasar Ikan Modern Pemkab Gresik menunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Usai Grosir Pasar Ikan Modern diresmikan, pihak investor kemudian mengebut pembangunan stand untuk berjualan dengan target 186 stan. Seiring dengan itu, pihak investor juga dibebani Pemkab Gresik untuk menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Tahap awal pendapatan mulai berlaku pada APBD tahun 2017, ketika management diberikan tugas memberikan suntikan kisaran Rp 100 juta sebulan. Namun, belakangan keberadaan Grosir Pasar Ikan Modern terlihat mati suri.
Sejumlah masyarakat pun yang membeli stand terpaksa hengkang karena tak ada orang yang datang untuk membeli,"Makanya, keberadaanya sementara ini kami nilai mangkrak," ungkap Faqih.
Kondisi tersebut, tambah Faqih menjadi atensi khusus Komisi II yang membidangi. Karena itu, Komisi II akan mengundang pihak terkait. "Masalah ini akan jadi atensi komisi II," kata Faqih.
Saat disinggung mengenai kontribusi investor PT Lumbung Putra Kalimantan ke PAD Pemkab Gresik, Faqih mengungkapkan sudah tidak ada. "Sudah Ndak ada PAD dari sana," pungkasnya.
Para pembeli atau penyewa stan di Grosir Pasar Ikan Modern rata-rata mengeluhkan sikap Pemkab Gresik yang terkesan abai terhadap eksistensi Grosir Pasar Ikan Modern,"Tidak ada kepedulian dari Pemkab Gresik. Setelah teken kerjasama langsung digeletakkan begitu saja, tanpa ada upaya untuk membantu menghidupkan aktivitas pasar. Kami selaku pembeli stand jadi merasa rugi besar, " ungkap salah satu pemilik stand yang digunakan untuk berjualan.
Dikatakan dia, bukti kalau Pemkab Gresik tidak peduli dengan keberadaan Grosir Pasar Ikan Modern lantaran tidak pernah ada support untuk menggeliatkan Grosir Pasar Ikan Modern, salah satunya dengan diadakannya kegiatan yang bisa menarik pembeli untuk datang,"Tak ada upaya Mas gimana carane Grosir Pasar Ikan Modern bisa ramai dan banyak pembeli, wes embuh lah," pungkasnya.
Secara terpisah, Kepala DKP Pemkab Gresik, Khoirul Anam saat dikonfirmasi via WA belum memberikan klarifikasinya terkait keberadaan Grosir Pasar Ikan Modern yang mangkrak tersebut.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi