KEEROM - Wakil Bupati Kabupaten Keerom, Piter Gusbager SHut, MUP mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan ASN dari beberapa OPD/SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Keerom, Senin (11/01/2021).
Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat Wakil Bupati Keerom itu, Piter Gusbager didampingi oleh Asisten I Setda Keerom, Daniel P. Passanda, sementara dari ASN ada perwakilan dari Dinkes, RSUD Kwaingga, Puskesmas, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Pol-PP, Bappeda, LPSE dan yang lainnya.
Pertemuan yang dilakukan Wabup Keerom itu guna memberikan solusi atas penyelesaian sejumlah persoalan yang ada di beberapa SKPD/OPD Kabupaten Keerom yang saat ini kantornya masih bermasalah dan dipalang ASN.
Dalam kesempatannya Piter Gusbager menyampaikan bahwa ingin mencari solusi atau jalan keluar terhadap sejumlah persolan ASN di beberapa SKPD yang ada sehingga berujung pada pemalangan yang notabene berdampak kepada pelayanan publik di Keerom.
"Sebagai wakil bupati Keerom mengundang mereka (ASN) bukan tanpa alasan apalagi ini berkaitan dengan pelayanan umum masyarakat Keerom. Selain itu juga menyangkut kesejahteraan ASN dan yang tidak kala pentingnya lagi adalah menjaga stabilitas wilayah keerom Ini dari sumber persoalan yang ada,"ujar Piter Gusbager.
Lanjut Wabup Keerom itu, hal ini sudah menjadi tugas yang melekat kepada dirinya sebagai Wakil Bupati Keerom untuk mengawasai seluruh jalannya roda Pemerintahan di kabupaten negeri tapal batas ini.
Ia menjelaskan, keluhan dari ASN Keerom menyangkut tidak terbayarnya kinerja triwulan III, insentif dan beberapa hak-hak yang melekat kepada ASN selama tahun 2020, bahkan aksi ini berlanjut hingga awal tahun 2021, termasuk adanya pemalangan-pemalangan di beberapa OP dirinya akan siap mengambil langkah dikarenakan efek dari sejumlah persolan ini diprediksi akan mengangu pelayanan masyarakat umum.
"Dalam pertemuan tadi kita sudah dengarkan aspirasi dan tuntutan mereka, dan langkah selanjutnya kita akan lakukan rapat terbatas untuk mengambil langkah-langkah penting. Persoalan ini sudah dorong ke DPRD hingga terbentuknya Pansus di DPRD Keerom dan Pansus tersebut sedang bekerja,"lanjutnya.
Piter Gusbager juga berharap agar DPRD transparan kepada masyarakat untuk menjelaskan hasil kerja Pansus yang intinya bisa menjelaskan apa dasar persolan yang menyebabkan hak-hak ASN Keerom angaran tahun 2020 tidak terbayarkan.
"Saya pikir kita semua tahu bahwa seluruh kebijakan penggunaan anggaran dan keuangan di daerah ini menjadi tanggungjawab kepala daerah dalam hal ini Bupati, sehingga ini harus diselesaikan sebelum akhitr masa jabatan di bulan Februari. Jangan sampai masalah masalah lama ini masuk dalam administrasi pemerintahan yang baru,"tegasnya.
Sebagai Bupati terpilih, Piter Gusbager menegaskan kepada pegawai bahwa beban-beban dari administrasi pemerintahan yang lama tidak akan dimasukkan dalam administrasi pemerintahan yang baru.
"Kita mau melakukan Pemerintahan yang baru dan semuanya dibenahi baik itu pelayan masyarakat dan ASN dengan baik sehingga tidak ada lagi gali lubang tutup lubang. Stop! itu tidak boleh,"tegasnya.
Ia juga meminta Bupati yang masih menjabat saat ini untuk bisa mengambil langkah-langkah penting sebelum akhir masa jabatan. Karena sepenuhnya masalah-masalah tersebut masih menjadi tanggungjawab Bupati saat ini. Dan berharap DPRD melakukan kajian kebijakan anggaran maupun kajian hukum terhadap persoalan keuangan daerah Kabupaten Keerom, mulai dari 2018 - 2020 yang banyak mengakibatkan banyak tunggakan daerah baik kepada pihak III maupun kepada masyarakat dan ASN Keerom sendiri.
Dalam kesempatan tersebut, ASN berharap kepada Wabup untuk selesaikan persoalan yang ada agar di masa pemerintahan yang akan datang, hal-hal buruk yang menimpa ASN dan pelayanan publik di Keerom tidak terjadi lagi.
Salah satu perwakilan ASN, Laurens Borotian menyambut baik pertemuan yang digagas oleh Wakil Bupati Keerom tersebut, namun ia tetap meminta agar Bupati keerom bisa menyelesaikan hak-hak ASN yang belum terbayarkan.
"Pertemuan kali ini dengan Wabup, kami dari ASN melihat ini ada hal positif terkait pemalangan yang terjadi di beberapa kantor, karena ini menyangkut ada sebab dan akibat, persoalan ini sudah berjalan sejak 2017—2020, dan tindakan yang diambil wabup sebagai Bupati terpilih, mempunyai catatan penting untuk pemerintahan yang baru agar hal ini tak terulang,"ujarnya.
Terkait Pansus DPRD yang merespon masalah yang ada, ia mengemukakan rasa pesimis.
"Sampai hari ini ASN punya kepercayaan terhadap DPR tipis, sejak lama adanya pansus panja atau lainnya selalu tidak ada realisasi dan tidak nampak hasil, kalau pansus serius bekerja kami mau lihat buktinya,"ungkapnya.
Laurens Borotian menilai dari beberapa tahun ini, DPRD nyaris bungkam terhadap masalah yang ada di Keerom.
"Beberapa tahun ini DPRD hanya nama saja, ada komisi ini dan itu, hanya jabatan saja namun dalam fungsi dan tugas tidak nampak, maka saya minta DPRD terbuka dalam hal ini, kenapa anggaran daerah bisa seperti ini, kas daerah kosong dan yang lainnya,"pesannya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi