JOMBANG - Seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun 2024 akan ada pemilu legislatif dan presiden sekaligus pemilihan gubernur, Bupati dan walikota yang akan di laksanakan serentak Baswaslu Jombang, siap songsong pemilu yang berintegritas pada tahun 2024.
Untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan yang berintegritas semua pihak yang terlibat di dalam kepemiluan tersebut, baik penyelenggara, peserta, masyarakat pemilih dan pihak yang terkait haruslah berintegritas.
Dimana semua harus mematuhi peraturan yang mengatur tentang pemilu dan berkomitmen dan menjalankan aturan kepemiluan dengan baik dan benar , pernyataan tersebut disampaikan David Budianto komisioner Bawaslu Jombang diruang kerjanya, Jumat (07/01/2022).
David menceritakan pengalamannya pada saat menangani pemilu . Beberapa syarat pemilu yang berintegritas diantaranya adanya aturan yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, pemilih yang cerdas dab partisipatif, penyelenggara yang kompeten dan berintegritas serta birokrasi yang netral, terangnya.
" Pada pengalaman penyelenggaraan di pemilu pada tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Jombang menemukan pelanggaran sebanyak 530 dengan rincian 526 pelanggaran administrasi dan 4 pelanggaran undang-undang lainnya terkait netralitas ASN," tambahnya.
Sedangkan untuk tidak pidana dan pelanggaran kode etik tidak ditemukan. Ini menandakan masih adanya peserta yang melakukan pelanggaran dan adanya birokrasi yang tidak netral , terang David Budianto, Koordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jombang.
David Budianto menjelasakan ,selain itu hasil pengawasan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, Bawaslu kabupaten jombang yang merekomendasikan, 97 untuk buka kotak suara, melihat C1 plano dan 70 untuk membuka kotak dan menghitung ulang surat suara, terangnya.
" Ini menandakan, masih ada penyelenggara di tingkat bawah yang tidak profesional dan melakukan kesalahan. Walaupun TPS yang melakukan kesalahan sangat kecil dari 4299 TPS hanya 2% saja," imbuhnya.
"Dari pengalaman penyelenggaraan pemilu 2019 ini perlu perbaikan-perbaikan guna mewujudkan pemilu 2024 yang lebih baik dan berintegritas. Diperlukan penyadaran bahwa penyelenggaraan pemilu yang baik dan berintegritas adalah tanggungjawab bersama bukan hanya tanggungjawab penyelenggara," terangnya.
Peserta, masyarakat pemilih dan birokrasi juga ikut bertanggungjawab atas suksesnya penyelenggaraan pemilu ini. Jika pemilu bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan maka hasilnya pun nanti akan dapat diterima oleh semua pihak dan menghasilkan para pemimpin yang kita harapkan, pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi