DPRD Berikan Beberapa Catatan Sebagai Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2022

Pemerintahan

SITUBONDO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Situbondo Tahun Anggaran 2022, dengan beberapa catatan yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

Rekomendasi tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara DPRD Situbondo, pada rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan saran dan pendapat seluruh Fraksi Dewan, di Aula Lantai II gedung utama rapat paripurna DPRD Situbondo , Rabu (12/4/2023).

“Selaku pimpinan rapat saya simpulkan fraksi-fraksi dewan dan fraksi gabungan memberikan beberapa catatan sebagai rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022 yang harus diperhatikan dan dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo,” kata Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi. 

Edi usai mengikuti rapat paripurna menyampaikan, setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPRD Kabupaten Situbondo memberikan beberapa catatan sebagai rekomendasi dari DPRD agar kedepan dilakukan perbaikan. 

"Pertama masalah pertumbuhan ekonomi Situbondo, kalau dibandingkan dengan tahun 2021 ini memang mengalami peningkatan. Tetapi peningkatannya tidak cukup signifikan karena kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi kita mendapatkan angka yang lebih rendah," jelasnya. 

Menurutnya, jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo itu menempati posisi nomor 10 dari bawah.

"Artinya Kabupaten kita menempati urutan ke 28, ini cukup menjadi catatan bagi kita agar kedepan Pemerintah lebih memperhatikan sektor sektor yang mampu meningkatkan ekonomi di Kabupaten Situbondo karena angkanya masih cukup rendah kalau dibanding dengan daerah daerah lain," ujarnya. 

Selanjutnya, DPRD juga menyoroti persoalan stunting, menurut data dari SSGI Kabupaten Situbondo itu, angka stuntingnya cukup tinggi, berada diurutan nomor 3 se-Jawa Timur.

"Ini juga menjadi bahan pembahasan DPRD juga," tandasnya. 

DPRD berharap Pemkab Situbondo yang terkait dengan persoalan OPD yang menangani stunting ini agar benar-benar serius melakukannya terhadap peningkatan program.

"Ini harus di lakukan agar supaya bisa menekan angka stunting di Kabupaten Situbondo. Ketiga, ini ada kaitannya dengan masalah pertumbuhan ekonomi, capaian angka kemiskinan kita, itu masih sama dengan yang lain yaitu capaiannya masih dibawah target," tambahnya.

Karena itu, lanjut dia, rekomendasi yang disampaikan kepada Pemkab Situbondo agar supaya program-program kegiatan khususnya yang terkait dengan program peningkatan kemiskinan ini benar-benar dievaluasi kembali atau dikaji kembali, supaya efeknya sangat berpengaruh terhadap penekanan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo. 

"Selama ini kalau kita lihat program program yang ada hanya mampu memberikan tali bukan umpan, ini yang kita harapkan program program yang dilakukan ini benar benar bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Sehingga peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Situbondo meningkatkan dan tercapai sesuai dengan target yang diharapkan," terangnya. 

Kata Edi sapaan akrabnya, kalau melihat target ekonomi di Kabupaten Situbondo ini sudah sesuai, namun angkanya kalau dibanding dengan daerah daerah lain masih cukup rendah, karena Kabupaten Situbondo ini masih di urutan nomor sepuluh dari bawah, kalau dilihat dari beberapa jumlah kabupaten yang ada. 

"Angka kemiskinan kita targetnya 11,65 sampai dengan 11,53, tetapi realisasinya hanya mampu diatas 11,78 persen, artinya masih kurang nol koma persen yang belum dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo," tuturnya.

Lebih lanjut Edi, hal tersebut menunjukkan, bahwa program-program kegiatan yang dilakukan selama ini berdasar LKPD 2022 tidak cukup mampu untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo. 

"Satu hal terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo itu, sebagian besar masyarakatnya berasal dari Pertanian dan nelayan artinya sektor ini seharusnya menjadi prioritas untuk dilakukan program program perbaikan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi kenyataannya di tahun 2022 sektor ini hanya mampu memberikan efek atau dampak terhadap pertumbuhan ekonomi 0,39 persen saja," ungkapnya. 

Ia meminta betul agar program di bidang pertanian dan nelayan ini nantinya dapat memberikan efek yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan untuk para petani dan nelayan di Kabupaten Situbondo.

'Target IPM untuk Kabupaten Situbondo, yaitu 68,59 sampai dengan 69,10 persen tetapi realisasinya hanya mencapai 68,25 persen. Berarti capaian realisasi untuk IPM itu sekitar 98 persen, artinya belum tercapai seluruhnya," katanya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj. Khoironi saat membacakan LKPJ tahun 2022 menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada DPRD Kabupaten Situbondo. 

"Saya mengucapkan Terima kasih atas catatan dan rekomendasi berupa catatan catatan dan saran strategis yang merupakan saran, masukan atau koreksi terhadap pelaksanaan tugas yang bersifat wajib atau pilihan serta pelaksanan tugas pembantuan dan tugas umum Pemerintah selama tahun anggaran 2022," ucapnya. 

Catatan dan rekomendasi tersebut, kata Nyai Khoironi, dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintah kedepannya. 

"Mekanisme LKPJ akhir tahun anggaran merupakan wahana untuk saling berbagi kran dalam menganalisis dan mengevaluasi kondisi dimasa pemerintahan daerah yang telah dilaksanakannya sepanjang tahun berkenaan dengan prinsip kemitraan untuk saling melengkapi dan menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Situbondo, yang disampaikan melalui rekomendasi sebagai hasil evaluasi dan untuk ditindaklanjuti guna penyempurnaan pada masa yang akan datang," bebernya. 

Hal yang demikian, lanjut dia, adalah sebuah transaksi kerjasama untuk membutuhkan visi pembangunan Kabupaten situbondo yaitu memutuskan masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera dan wibawa dengan berbagai penyampaian dan potensi yang dimiliki. 

"Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 telah berupaya mencapai target target pembangunan yang ditetapkan selain menjaga pencapaian dan peruntukan capaiannya, Pemkab Situbondo juga dituntut mampu bersinergi, berkolaborasi dan berinovasi secara berkesinambungan dengan program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi," pungkasnya. 

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA