SUARAINDONESIA,BONDOWOSO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso memiliki pekerjaan rumah (PR) di sektor pendidikan.
Pasalnya, banyak terjadi kekosongan kepala sekolah di lembaga lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Bondowoso.
"Terjadinya Kekosongan kepala sekolah, menjadi permasalahan tersendiri. Hampir 90 sekolah terjadi kekosongan di seluruh jenjang lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan," kata Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, setelah menghadiri Safari Pendidikan di SMP Negeri 1 Tapen, Sabtu (30/11/2024).
Kenapa tidak diisi, kata Hadi Wawan, karena ada regulasi yang mengharuskan bahwa untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah mereka harus menjadi guru penggerak.
"Ini menjadi masalah di wilayah di daerah yang gurunya memang tidak semuanya mengikuti program guru penggerak," ujarnya.
Hadi Wawan menuturkan, seandainya itu bisa diajukan untuk mengisi posisi kekosongan kepala sekolah, maka akan dilaksanakan. Namun regulasinya sangat tegas yang mengharuskan syarat guru bisa diangkat menjadi kepala sekolah adalah guru penggerak.
Menurut Hadi Wawan, persoalan ini harus segera dicarikan solusinya, karena regulasinya sangat tegas.
"Nanti kalau kita mengambil upaya lain, kita tidak sesuai dengan regulasi. Oleh karena itu, yang paling memungkinkan, kita informasikan persoalan ini ke pusat, bahwa kondisi riil di Bondowoso kendalanya minim guru penggerak, nanti agar ada solusi rekomendasi dari pusat," ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan, jika memungkinkan apa bila ada rekom pusat, walaupun bukan guru penggerak sepanjang memenuhi persyaratan yang lain mungkin bisa diangkat menjadi kepala sekolah.
"Ini sudah kita coba konkretkan, tinggal surat pengajuannya ke pusat, saat ini kita tunggu," ujarnya.
Selain persoalan terjadi kekosongan kepala sekolah, Hadi menemukan persoalan lain saat melakukan kunjungan ke sekolah sekolah SD di masing masing kecamatan, banya sekolah siswanya sudah berkurang.
"Kita sudah meminta mengkroscek ulang ke dinas terkait di 3 tahun terakhir ini, di mana saja sekolah-sekolah yang siswanya berkurang," ujarnya.
Kata Hadi, setelah ketemu di mana saja sekolah sekolah yang siswanya berkurang, maka harus dipetakan, setelah diketahui jelas dan terang benderang, maka harus dicarikan solusi, misalnya penggabungan SD disatukan.
"Jadi beberapa SD digabung menjadi Satu, ditata ulang personilnya dan aset yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan untuk urusan yang lain. Misalnya, untuk fasilitas gedung puskesmas yang kurang," ujarnya.
Menurut Hadi, pemerintah harus melihat kebutuhan di masing-masing wilayah, maka pemerintah harus hadir memastikan akses pendidikan tercukupi, meskipun itu di daerah daerah terpencil.
Hal itu, kata Hadi, memang tidak mudah akses dan fasilitas pendidikan tercukupi, karena tidak terlepas dari persoalan-persoalan.
Seperti, kebutuhan kepala sekolah harus terpenuhi, fasilitas sekolahnya harus baik dan tidak rusak, gurunya harus berkualitas dan mencukupi mengajar sesuai bidang studi tertentu.
"Kita juga akan mengecek penumpukan guru guru, jika sudah diketahui nanti akan didistribusi ulang. Kami ingin komitmen membangun SDM yang sebenarnya tanpa diintervensi dari persoalan masa lalu, maka harus taat azas dan regulasi, bahwa mekanisme harus dilakukan dan ditaati," kata Hadi pada suaraindonesia.co.id.
Menurutnya, kualitas SDM tenaga pengajar di sekolah harus ditingkatkan dengan cara dinas terkait harus mendorong ada pelatihan-pelatihan secara reguler di sekolah.
"Memang banyak persoalan persoalan yang terjadi di lembaga sekolah yang harus dipetakan dan diidentifikasi, mana yang bersifat prioritas dan strategis, kemudian dicarikan solusinya, mana yang bisa diintervensi hanya dengan kebijakan dan mana yang butuh diintervensi dengan anggaran, maka harus dihitung ulang kebutuhannya," pungkasnya.(*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi