BANYUWANGI - Pupuk subsidi di Kabupaten Banyuwangi mengalami kelangkaan beberapa bulan terakhir. Kelangkaan ini tidak hanya dirasakan Banyuwangi saja, bahkan hampir seluruh daerah di Jawa Timur.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi Arief Setiawan mengatakan, penyebab kelangkaan tersebut karena alokasi pupuk subsidi yang diterima Pemerintah Banyuwangi tahun ini berkurang.
Ia menyampaikan, terjadi selisih yang sangat jauh antara tahun 2019 dan tahun 2020. Sebelumnya pupuk subsidi yang diterima sekitar 61.526 ton sedangkan tahun ini Pemkab Banyuwangi hanya menerima 38.254 ton.
"Ini jenis urea, yang lainnya juga sama. Tidak sampai akhir tahun pupuk subsidi sudah habis. Karena alokasi pupuknya memang dikurangi," ucapnya kepada media saat dikonfirmasi di kantor Dinas Pertanian setempat, Kamis (1/10/2020).
Saa ini, kata Arief, sisa pupuk subsidi jenis urea di Banyuwangi tinggal 88 ton. Stok tersebut hanya tersisa untuk lima kecamatan. Diantaranya Kecamatan Licin, Glagah, Blimbingsari, Rogojampi dan Banyuwangi.
"88 ton ini ada di lima kecamatan, alokasi pupuk yang lain sudah habis," imbuhnya.
Arief menerangkan, penyebab yang lain terjadi pada pertengahan tahun. Pada saat itu pembelian pupuk subsidi oleh masyarakat tidak terkendali.
"Tidak terkendalinya karena tidak manut ke pemerintah, kios-kios juga tidak manut ke pemerintah. Padahal masing-masing kios sudah ada elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Tapi yang terjadi banyak kios yang menjual ke pihak-pihak lain yang tidak tercantum di e-RDKK," paparnya.
Namun, lanjut dia, pihaknya sudah mengatur agar kejadian di pertengahan tahun kala itu tidak terulang kembali.
"Sekarang ini orang yang membeli pupuk subsidi suda tidak bisa karena di lock. Artinya sisanya ini (read: 88 ton pupuk subsidi) tidak diedarkan lagi sementara ini, masih di lock sama pusat. Supaya tidak terjadi rebutan pupuk," jelasnya.
Menanggapi adanya kelangkaan pupuk tersebut, Dinas Pertanian Banyuwangi tindak tinggal diam. Pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk tambahan alokasi pupuk subsidi.
Bahkan, Dinas Pertanian setempat mengusulkan kepada pemerintah kabupaten soal anggaran pengadaan pupuk organik cair untuk membantu petani secara khusus.
"Anggarannya hampir Rp 10 miliar, kita anggarkan di APBD 2020. Di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kita juga usulkan dan alhamdulilah di dok anggaran Rp 12 miliar dari 15 miliar yang kita ajukan dan kita usulkan untuk membeli pupuk organik cair," katanya.
"Untuk pertama yang APBD sudah kita sebarkan dan kita distribusikan yang Rp 10 miliar, masing-masing kecamatan 400 hektare. Berarti kalau 25 kecamatan ada 10 ribu hektare. Satu hektarenya mereka terima 5 liter," tutupnya. (*)
Pewarta : Muhammad Nurul Yaqin
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi