KEEROM - Menjelang masa berakhirnya Otsus Papua tahun 2021 ini, terjadi berbagai polemik atau perbedaan pandangan di masyarakat Papua. Dengan menimbulkan berbagai pertanyaan apakah Otsus diteruskan lagi atau tidak.
Terlepas dari Polemik tersebut, masyarakat Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT) di Kabupaten Keerom bersepakat agar Otsus Jilid II untuk diteruskan. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil rapat RPKT yang dilaksanakan di Arso Swakarsa pada Sabtu (20/02/21) siang.
Hadir pada rapat ini, Ketua RKPT Keerom, Simon Kossay, Sekretaris RKPT, Vinsen Iman dan anggota-anggota yang berasal dari 13 suku Pegunungan Tengah yang berada di Kabupten Keerom, diantaranya Piet Giay, Leki Enumbe, Thomas Wenda, dan yang lainnya.
Ketua RKPT Keerom, Simon Kossay mengemukakan bahwa aspirasi yang disampaikan RKPT ini merupakan suatu kesepakatan bersama, karena menurutnya masyarakat Papua saat ini masih sangat membutuhkan Otsus untuk keperluan pembangunan kemakmuran dan infrastruktur di Papua.
"Kami minta Presiden mau mendengar aspirasi kami. Bahwa selama ini Otsus Papua sudah berjalan namun sebagian besar masyarakat di pedalaman Papua belum merasakan, maka diharapkan Otsus II harus berjalan dan bisa dirasakan bagi seluruh masyarakat Papua hingga ke kabupaten, dan kampung-kampung di pedalaman,"ujar Simon dalam jumpa persnya.
Pihaknya juga berharap, dalam Otsus jilid II ini agar bisa berjalan baik maka perlu dibentuk lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Otsus agar bisa berjalan dengan lebih baik lagi dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP).
"Lembaga independen ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Otsus dan memastikan ia berjalan baik. Anggota lembaga ini berasal dari tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, maka besar harapan kami agar aspirasi ini bisa didengar,"tegasnya.
Dikesempatan yang sama juga, Sekretaris RKPT Keerom, Vinsen Iman membacakan 7 aspirasi Otsus Jilid II yang disepakati oleh RKPT Keerom. Pertama, hak politik orang asli Papua dikembalikan. Termasuk untuk pimpinan dari tingkat Provinsi sampai ke kampung, juga perumahan bagi.
Kedua, Memperhatikan OAP secara utuh untuk mengisi calon perwira Akpol dan Capa. Ketiga, perlu keterbukaan publik khususnya menyangkut dana Otsus untuk daerah terpencil.
"RKPT memohon dengan hormat kepada Presiden, untuk dibentuk lembaga independen yang mengawasi dan monitoring atas pembangunan di daerah,"tuturnya.
Keempat, demi menjaga transparansi dan keterbukaan, setiap bantuan dari pusat untuk OAP perlu mengangkat dari unsur adat, tokoh agama, dll. Kelima, otsus Papua Jilid II merupakan tuntutan OAP demi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan OAP.
Keenam, Pemprov, Pemkot dan Pemkab agar transparan dalam mengelola penggunaan dana Otsus dan tidak KKN, serta gunakan untuk pendidikan anak-anak asli Papua.
"Dipoin Ke-tujuh ini kami masyarakat mendorong agar pemerintah untuk mengaudit Otsus sehingga masyarakat merasa lega dan mengetahui bersama sasaran tepat, dalam hal ini tidak hanya dirasakan orang-orang tertentu,"tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi