LAMONGAN - Aplikasi Pasar Online Lamongan (POL) milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kabupaten Lamongan kembali apresiasi atau penghargaan.
Setelah meraih penghargaan dari Indonesian Smart Nation Award (ISNA) tahun 2020. Kini POL kembali dapat penghargaan dari Kepala Perwakilan BI Jawa Timur.
Apresiasi tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BI Jatim, Difi Ahmad J kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (YES) saat Musrenbang Propinsi Jawa Timur, Kamis (15/4), di Hotel Shangrila Surabaya.
Bupati YES, berkomitmen akan terus mendorong digitalisasi pelayanan dan pemasaran, salah satunya dengan aplikasi Pasar Online Lamongan (POL).
"Tentu kami sangat bersyukur dan akan terus mendorong digitalisasi pelayanan dan pemasaran, khususnya dalam pengembangan UMKM. Terbukti, POL ini menjadi salah satu terobosan di jawa timur yang telah berhasil dalam rangka menciptakan inovasi penjualan dan pemasaran bagi pelaku UMKM," ujar CEO Persela Lamongan ini.
Sementara itu, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Lamongan, Arif Bakhtiar mengungkapkan bahwa, apresiasi tersebut disampaikan karena inovasi aplikasi POL ini sangat bermanfaat dan sesuai dengan masa pandemi seperti ini.
“Lamongan menjadi pioneer pasar tradisional online di Jawa Timur. Masyarakat mendapatkan kebutuhannya tanpa keluar rumah dan perekonomian tetap berjalan. Apalagi POL juga bekerjasama dengan dengan Bank Jatim melalui Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) sebagai media pembayarannya melalui mobile banking”, ungkap ARif Bakhtiar.
Pada kesempatan yang sama Bupati YES melakukan Penandatanganan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Pembentukan TP2DD menurut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arif Bakhtiar adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan system pengelolaan keuangan daerah.
“Hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” jelas Arif Bakhtiar.
Arif Bakhtiar menambahkan, bahwa nantinya TP2DD akan melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai, melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan, menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD.
“Sebelumnya sudah terbentuk 8 TP2DD di Jawa Timur, dan saat ini ada 16 Kabupaten / Kota yang menandatangani SK TP2DD salahsatunya termasuk Kabupaten Lamongan,” imbuh Arif Bakhtiar.
TP2DD diketuai oleh Bupati Lamongan dengan Wakil Ketua Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Timur danDeputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M Nur Ali Zulfikar |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi