BANYUWANGI- Belakangan ini banyak petani di Banyuwangi, Jawa Timur, mengeluhkan adanya kelangkaan dan mahalnya pupuk subsidi di pasaran.
Menanggapi keluh kesah para petani ini, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto menyampaikan jika pupuk subsidi di pasaran sebenarnya tidaklah langka.
Justru, kata dia, yang melatar belakangi pupuk subsidi terkesan langka salah satunya karena petani malas mendaftarkan sawahnya. Sehingga banyak yang belum terdaftar di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Sedangkan diketahui, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah.
"Kenapa terjadi kekelangkaan, itu administrasi saja, banyak yang mempengaruhi, diantaranya petani malas mendaftarkan sawahnya. Coba tanyakan kepada petani, apakah sawahnya sudah didaftarkan untuk memperoleh pupuk subsidi. Hampir semua petani tidak daftar," ucap Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Banyuwangi ini.
Menurutnya, masih banyak petani yang beranggapan bahwa mencari pupuk gampang. Padahal di aturannya, penerima pupuk subsidi petani harus daftar.
"Seharusnya petani itu mengawal, e-RDKK saya apakah masuk atau tidak, lahan saya segini. Itu harus dikawal, dan petani berhak menuntut pupuk harus ada," bebernya.
Michael menambahkan, faktor lain yakni kurang aktifnya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya petani yang tidak mengerti proses pembelian pupuk subsidi.
"Saya sudah menegur Dinas Pertanian, katanya sudah melakukan sosialisasi. Tapi kenyataannya mengenai pupuk hingga pembelian pupuk, itu banyak petani yang tidak mengerti," ungkapnya.
Pihaknya pun sudah melakukan koordinasi bersama Kementerian Pertanian, untuk penambahan jumlah PPL di Banyuwangi.
"Saya kemarin dari Kementerian Pertanian. Saya sudah membicarakan bahwa PPL kita di Banyuwangi itu sangat kurang dan beliau mengatakan bahwa ada. Perekrutan ada sekitar 60 PPL untuk membantu pertanian," jelasnya.
Selain itu, Michael juga menanggapi keluhan pupuk mahal. Dia mengakui jika pupuk subsidi tahun 2021 ini ada kenaikan.
Berdasarkan Permentan Nomor 49 tahun 2021, dari harga pupuk urea yang biasa dijual Rp 1.800 kini menjadi Rp 2.250 perkilo, pupuk SP-36 dari Rp 2.000 menjadi 2.400, pupuk ZA dari Rp 1.400 jadi Rp 1.700, pupuk organik granul dari Rp 500 menjadi Rp 800.
"Memang ada kenaikan. Tetapi jauh lebih murah karena masuk subsidi pemerintah. Jika dibandingkan yang non subsidi jauh lebih mahal, masyarakat belinya sampai harga Rp 7.000," tandasnya Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi ini. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi