TUBAN - Kemarahan Tri Rismaharini Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia saat kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tepatnya di Kelurahan Sendangharjo, Sabtu (24/7), dipicu soal penyaluran bansos dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Tuban yang seharusnya disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 3 bulan sekaligus, namun hanya diberikan 2 (dua) bulan saja.
Hal itu membuat Mensos Risma murka dan mencerca berbagai pertanyaan dihadapan Bupati Aditya Halindra Faridzky, serta khalayak publik. Sempat ditanggapi oleh Kepala Dinsos Tuban, Eko Julianto, namun tidak lantas membuat emosi Risma mereda.
Kepada suaraindonesia.co.id, Kepala Dinsos Tuban, Eko Julianto menjelaskan bahwa, terkait penyaluran bansos sembako yang seharusnya dibagikan secara langsung selama 3 bulan, mulai Juni hingga September, namun hanya dicairkan 2 bulan, yakni Juli dan Agustus itu telah dibahas bersama tim penyalur maupun pendamping BPNT dengan mempertimbangkan beberapa hal.
"Tidak ada niat untuk memotong hak masyarakat. Kami telah mempertimbangkan penyaluran bansos itu. Jika dicairkan semuanya, kami khawatir beras yang kami bagikan itu akan dijual oleh penerima. Makanya, kami distribusikan sesuai kebutuhan saja," ungkap Eko Julianto, Minggu (24/7/2021).
Selain kekhawatiran jika nantinya bansos akan dijual lagi oleh KPM, pencairan BPNT hanya 2 bulan juga mempertimbangkan ketahanan komoditi lain, seperti telur dan tempe yang saat disimpan dalam waktu lama akan mengakibatkan kondisi menjadi tidak baik.
"Ketahanan tempe dan telur ini kan rawan rusak jika kita bagikan langsung selama 3 bulan. Sehingga kita sepakati untuk memberikan sesuai kebutuhan," jelasnya.
Perihal bunga yang sempat ditanyakan oleh Mensos Risma, Eko mengaku jika baru kali ini bansos sembako ditahan. Kendati begitu, pihaknya akan meminta arahan dari Bupati Lindra.
"Bagi kami tidak masalah. Tapi kita akan meminta arahan dari mas Bupati. Pertimbangan kita hanya ketahanan komoditi saja. Kalaupun mau dicairkan semuanya dari Juli sampai September, kami juga tidak masalah," terangnya.
Saat disinggung terkait ketidaktahuan Bupati atas pertimbangan proses pencairan bansos BPNT, ia berdalih jika pihaknya telah mengirimkan nota dinas kepada Bupati Tuban.
"Yang terpenting bagi kami, bansos itu tersalurkan. Mungkin nota dinas yang kami kirimkan belum terbaca oleh beliau. Sekali lagi kami tegaskan, jika kami hanya menjaga stok kebutuhan masyarakat sehingga tepat guna dan tepat sasaran," pungkasnya. (Diah).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M. Efendi |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi