Jakarta - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun mengemukakan akan ada permufakatan yang berpotensi menjadi kejahatan demokrasi di Indonesia, hal ini lantaran Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi partai Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Refly, salah satu caranya adalah tujuh partai politik bermufakat untuk mengusung tiga calon. Di mana, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diikutkan dalam koalisi manapun.
“Maka, pesta itu hanya akan ada di oligarki Istana yang saat ini sudah berhimpun menjadi kekuatan partai politik. Ini berpotensi menjadi kejahatan demokrasi,” kata Refly dalam live YouTube, Kamis (26/8/2021).
Atas kemungkinan skenario jahat ini, Refly menghimbau seluruh masyarakat sipil dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera menghilangkan presidential treshold.
“MK, kalau memang bersumpah bertanggung jawab memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya tidak bisa tidak menghapuskan presidential treshold,” tegas Refly.
Sementara itu, Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi menyebut, negeri ini tak selayaknya terjadi kembali peristiwa-peristiwa pahit yang merusak demokrasi. Karena itu, gagasan atau keinginan memperpanjang kekuasaan tiga periode serta presidential treshold perlu dicounter.
"Catatan perjalanan masa Orde Baru yang berakhir tragis harus menjadi cambuk bagi seluruh warga Indonesia. Jangan sampai ini terjadi lagi kepada pemimpin dan rakyat Indonesia," terang Farkhan.
Farkhan menyebut, berkaca dari catatan Orde Baru, dalam kalkulasi jangka pendek, perpanjangan kekuasaan Presiden hanya akan mengantarkan kondisi negara lebih hancur.
Menurutnya, selama ini banyak skenario pembenturan, karena perbedaan keyakinan ataupun afiliasi politik. Format politik terkesan kuat dibangun dalam bingkai devide et empera, atau politik belah-bambu.
"Hal ini jelaslah kian mengaburkan spirit kebersatuan dan keadilan sosial," jelas Farkhan.
Farkhan mengingatkan, skenario jahat sebagaimana yang diungkapkan Refly Harun akan berujung pada perang saudara.
"Negeri ini di depan mata bisa jadi akan berpuing-puing. Rakyat pun dibikin kian sengsara. Sudah cukup kesengsaraan itu," pungkas Farkhan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Tamara Festiyanti |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi