TUBAN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur, Selasa (5/10/2021).
Kunjungan Komisi IV DPRD Tuban tersebut untuk memastikan anggaran sharing Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, terkait bantuan dana hibah penyelenggaraan diniyah dan bantuan operasional pendidikan Madrasah Diniyah (Madin).
Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti menyampaikan, akibat dari refocusing anggaran tersebut banyak dikeluhkan oleh Madin. Lantaran, dana hibah provinsi terkait bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan bagi santri, siswa Madin Ula maupun Wustho, Ponpes, ustadz dan guru swasta yang bertujuan mencegah siswa putus sekolah.
Serta membantu siswa yang mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan pendidikan yang disebabkan kondisi ekonomi. Selain itu, juga meningkatkan motivasi mengajar.
Bantuan tersebut dengan rincian biaya santri Ula sebesar Rp15.000 per bulan, santri Wustho Rp25.000 per bulan, ustadz sebesar Rp300.000 per bulan. Namun, pada tahun 2021 hanya turun satu bulan yang seharusnya enam bulan.
Sehingga dalam kunjungan Komisi IV ke Disdik Jawa Timur, Tri Astuti menanyakan terkait dana tersebut. "Kita menanyakan tentang anggaran BOP Madin yang hanya cair satu bulan, yang seharusnya enam bulan," jelas Tri Astuti, Selasa (5/10/2021).
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah menyiapkan anggaran Rp6.713.700. Tetapi sesuai dengan MoU antara Gubernur Jawa Timur dan Pemkab, untuk dana sharing 50 persen provinsi dan 50 persen dari kabupaten.
"Sehingga dari APBD kita juga akhirnya mengeluarkan satu bulan dengan jumlah yang sama sekitar 2 miliar," kata Astuti yang juga politisi dari partai Gerindra.
Dalam kunjungan tersebut Komisi IV DPRD Tuban ingin memastikan apakah Pemprov Jawa Timur menganggarkan bantuan itu dalam P-APBD Provinsi Jawa Timur 2021 atau tidak.
"Karena bantuan ini sangat kami harapkan, dan alhamdulillah dalam kesempatan kunjungan tersebut Plt Sekretaris Disdik Jawa Timur, Bunda Tatik menyampaikan 99 persen anggaran BOS Madin yang 5 bulan aja segera dicairkan, menunggu pengesahan P-APBD," tegasnya.
Sebelumnya Komisi IV dalam rapat kerja dengan Disdik Tuban, telah melakukan verifikasi data dengan melakukan monitoring diantaranya nomor lembaga,ijin lembaga, jumlah siswa dan guru.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi