BONONEGORO - Triguno Sudjono Prio Kabag Humas Pemkab Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten beberkan hasil koordinasinya dengan DPP-LHKPN KPK (Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi) Jeji Azizi.
"Sejak tiga tahun terakhir, harta kekayaan Bupati Anna Mu'awanah tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan," ujarnya Kamis (04/11/2021).
Kabag Humas Pemkab menjelaskan, bila sebenarnya pada awal mencalonkan diri jadi kepala daerah (2017), bupati belum berikan laporan seluruh harta kekayaanya kepada LHKPN-KPK.
Tapi di tahun 2018 usai dilantik jadi bupati, ada revisi terkait seluruh aset kekayaan.
"Jika tahun 2018 muncul angka sebesar kurang lebih 58 Milliar, sampai dengan tahun 2021 semua berkisar kurang lebih 86 Milliar," bebernya.
Diungkapkan, tentang penghitungan kekayaan negara ada dua instrumen, yakni peningkatan nilai eksisting harta kekayaan serta penambahan harta baru. Eksisting dimaksud, setiap tahunya harta kekayaan (tanah, bangunan) ada peningkatan harga.
"Jadi, dari hasil pemeriksaan itu tidak ada kenaikan signifikan. Sebab, peningkatan kekayaan bupati Anna Mu'awanah bukan berdasarkan kekayaan baru," tegasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Aji Susanto |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi