BOJONEGORO, Sempat muncul keluhan salah satu warga Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro, Jawa Timur, terkait pelayanan yang terkesan mempersulit akhirnya pimpinannya angkat bicara.
Ditemui di ruang kerjanya, Koestanto Heksa Prasetijo selaku Kepala Kelurahan sangat menyayangkan jika keluhan diumbar di medsos. Terlebih, semuanya penyampaian tersebut tidak benar adanya.
"Agar mendapatkan pelayanan ada beberapa syarat, diantaranya wajib melunasi PBB," ucapnya Senin (06/12/2021).
Dijelaskannya, yang bersangkutan saat datang di kantor kelurahan sampaikan jika dirinya menempati rumah kontrakan.
Harusnya kata dia, terkait pembayaran pajak, kewajiban dari si empu rumah kontrakan itu.
"Tapi dari informasi salah satu staf kelurahan (telah pensiun), ternyata bukan rumah kontrakan, melainkan milik orang tuanya sendiri," ujarnya.
Lebih lanjut, tentang belum di cairkannya insentif pemungut sampah, sepenuhnya salah besar. Karena semester pertama sudah cair separo, sisanya bakal dicairkan bersamaan semester kedua.
"Saat ini saya Kepala Kelurahan baru, sebab waktu pencairan lalu ada kekosongan Kepala Kelurahan," tuturnya.
"Sekarang ini sudah dalam tahap proses pencairan. Sekali lagi, semua penyampaian keluhan tidak benar adanya," imbuhnya.
Pernyataan senada, Mukhlisin Camat Bojonegoro mengungkapkan, apa yang telah dilakukan Kepala Kelurahan sudah benar melalui mekanisme serta tidak menyalahi aturan.
"Jelasnya bukan tidak mau melayani, tapi menunda pelayanan sampai kewajiban telah dipenuhi," tegasnya.
Guna diketahui, warga berinisial SS mengeluh saat pinta SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) tidak dilayani karena harus melunasi pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan)
Dirinya juga mengumbar, jika honor insentif pemungut sampah belum dibayarkan sepenuhnya oleh pihak Kelurahan Kadipaten.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Aji Susanto |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi