TUBAN - Kapolsek Tuban Kota, Iptu Rianto mengaku tidak mengetahui terkait kegiatan tanda tangan SPJ tambahan honor PTT dan GTT di Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan wilayah Bojonegoro di Kabupaten Tuban yang menimbulkan kerumunan.
Bahkan, pihak polisi dari Polsek Tuban Kota tidak pernah mendapat laporan apapun dari Cabdin Pendidikan Wilayah Bojonegoro.
"Kegiatan tidak ada izin atau pemberitahuan ke kami selaku tim Satgas Kecamatan," kata Iptu Rianto kepada suaraindonesia.co.id, Sabtu (19/2/2022).
Menurut Rianto, kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan seharusnya berkoordinasi dengan tim gugus tugas untuk antisipasi klaster baru virus Covid-19.
"Apalagi kasus Covid-19 di Tuban ini sedang melambung, mestinya paling tidak ada pemberitahuan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes P2KB) Bambang Priyo Utomo turut angkat bicara terkait kerumunan dalam kegiatan tanda tangan SPJ tambahan honor PTT dan GTT yang digelar Cabdin Pendidikan Wilayah Bojonegoro.
Bambang mengatakan, saat ini Kabupaten Tuban masuk pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2. "Jadi protokol kesehatan 5M mutlak harus dilaksanakan di acara apapun," jelas Bambang.
Kegiatan tanda tangan SPJ tambahan honor PTT dan GTT itu, lanjut Bambang, semestinya diatur dengan jadwal. "Jangan bersamaan. Manten saja bisa diatur jam tamunya, mestinya para pendidik bisa lebih baik lagi," tambahnya.
Bambang menyebut, Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tuban tidak mendapat laporan terkait kegiatan tersebut.
"Belum ada laporan, tapi setiap OPD sudah ada Satgasnya," tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi